Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Malaysia pada Kamis, 10 Agustus 2023, melarang jam tangan dan aksesori Swatch Group yang merayakan hak-hak LGBTQ, dengan mengatakan produk pembuat jam tangan Swiss itu mungkin berbahaya bagi moralitas dan kepentingan publik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Homoseksualitas adalah kejahatan di Malaysia yang mayoritas Muslim, dan kelompok hak asasi manusia telah memperingatkan meningkatnya intoleransi terhadap komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender dan queer (LGBTQ) di negara itu. Malaysia telah memenjarakan atau mencambuk orang karena homoseksualitas.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pada Mei, Malaysia menyita jam tangan berwarna pelangi dari “koleksi Pride” Swatch karena adanya akronim “LGBTQ” pada jam tangan tersebut.
Kementerian dalam negeri pada Kamis mengatakan melarang referensi LGBTQ pada jam tangan Swatch, kotak, pembungkus, aksesori, atau barang lainnya.
“(Produk Swatch) tunduk pada Perintah Larangan karena merupakan publikasi yang merugikan atau dapat merugikan moralitas, kepentingan publik, dan kepentingan negara dengan mempromosikan, mendukung, dan menormalkan gerakan LGBTQ+ yang tidak diterima oleh masyarakat umum di Malaysia," kata kementerian itu.
Menjual atau memiliki materi terlarang dapat dihukum hingga tiga tahun penjara dan denda hingga 20.000 ringgit (atau sekitar Rp 66 juta), katanya.
Swatch tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Perusahaan telah menggugat pemerintah Malaysia atas penyitaan Mei, yang dikatakan ilegal dan merusak reputasinya.
Hak LGBTQ di Malaysia mendapat sorotan setelah pemerintah bulan lalu menghentikan festival musik di ibu kota Kuala Lumpur. Langkah itu diambil setelah pentolan band pop rock Inggris The 1975 mencium seorang rekan band laki-laki di atas panggung dan mengkritik undang-undang anti-LGBTQ negara itu.
Diskusi tentang hak-hak LGBTQ datang pada saat yang sensitif secara politik di Malaysia yang multi-etnis dan multi-agama.
Pemerintah koalisi progresif Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan menghadapi ujian besar pertama dukungan publik, Sabtu, ketika enam negara bagian mengadakan pemilihan.
Jajak pendapat itu akan mengadu Anwar dengan mayoritas etnis Melayu konservatif, aliansi Muslim yang semakin populer. Pihak oposisi mengkritik pemerintah karena tidak berbuat cukup untuk menegakkan prinsip-prinsip Islam.
Anwar mengatakan hak LGBTQ tidak akan diakui oleh pemerintahannya.
REUTERS
Foto 
