Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, - Pihak militer Myanmar menguasai pemerintahan setelah menahan sejumlah tokoh sipil seperti Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Mynt, dan lainnya pagi tadi. Mereka menyerahkan kekuasaan kepada Panglima Tertinggi Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Aung Hlaing lahir pada 3 Juli 1956. Seperti diberitakan Reuters, Senin, 1 Februari 2021, Min Aung Hlaing, 64 tahun, tidak banyak terlibat dengan aktivitas politik saat masih menjadi mahasiswa hukum di Universitas Yangon pada 1973-1974. “Dia orang yang tidak banyak bicara dan biasanya tidak menonjolkan diri,” kata seorang teman sekelasnya.
Sementara sesama siswa bergabung dengan demonstrasi, Min Aung Hlaing memilih mendaftar di Akademi Layanan Pertahanan (DSA). Sempat gagal dua kali, ia berhasil lolos pada upaya ketiganya pada tahun 1974.
Menurut seorang rekannya di DSA, Min Aung Hlaing adalah seorang kadet biasa. “Dia dipromosikan secara teratur dan lambat,” kata temannya itu.
Nama Min Aung Hlaing mulai terkenal pada 2009 ketika memimpin serangan terhadap pemberontak Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar di daerah Kokang. Peristiwa ini memaksa sekitar 37 ribu penduduk etnis Kokang untuk mengungsi ke Cina.
Min Aung Hlaing mengambil alih menjalankan militer pada 2011 saat transisi menuju demokrasi dimulai. Para diplomat di Yangon mengatakan bahwa dengan dimulainya masa jabatan pertama Suu Kyi pada 2016, Min Aung Hlaing berubah dari tentara pendiam menjadi politikus dan tokoh masyarakat.
Namanya kembali disorot bersamaan dengan dugaan penindasan yang dilakukan militer terhadap Muslim Rohingya pada 2017. Penyelidik PBB mengatakan operasi militer Myanmar termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan geng dan pembakaran yang meluas dan dilakukan dengan niat genosida.
Sebagai tanggapan, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada Min Aung Hlaing dan tiga pemimpin militer lainnya pada tahun 2019 dan beberapa kasus pengadilan di berbagai pengadilan internasional, termasuk Mahkamah Internasional, sedang berlangsung.
REUTERS
https://www.reuters.com/article/idUSKBN2A119W
Foto 
