Momen

SURIAH
Korban Perempuan

Organisasi hak asasi manusia, Euro Mediterranean Human Rights Network (EMHRN), mengungkapkan sekitar 6.000 perempuan di Suriah diperkosa sejak pecah konflik di negara itu pada Maret 2011. Pelaku penyiksaan dan serangan seksual terhadap para perempuan itu adalah tentara pemerintah ataupun anggota kelompok bersenjata.

Laporan itu hasil dari wawancara petugas medis dengan para korban. Rilis dari EMHRN bertepatan dengan peringatan Hari Internasional Penghentian Kekerasan terhadap Wanita, Selasa pekan lalu.

Aksi pemerkosaan kadang dijadikan sebagai teror. Pada Maret 2012, seorang anak perempuan berusia 9 tahun diperkosa di depan keluarganya oleh tentara pemerintah. Aksi bejat itu terjadi di Distrik Baba Amr, Provinsi Homs.

Tak cukup diperkosa, para perempuan kerap dijadikan tameng hidup dan sasaran penembak jitu. " Posisi mereka rentan," kata juru bicara EMHRN, Hayet Zeghiche, kepada BBC.

Sejauh ini, data Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutkan korban tewas di Suriah sudah lebih dari 100 ribu orang. Adapun jumlah pengungsi telah tembus 2 juta orang.

JERMAN
Koalisi Besar Pemerintah

Kanselir Jerman Angela Merkel sepakat membentuk pemerintahan koalisi dengan Partai Sosial Demokrat (SPD). Setelah negosiasi panjang, kesepakatan tercapai pada Rabu pekan lalu. Koalisi partai Uni Kristen Demokratik (CDU) pimpinan Merkel dengan SPD ini merupakan yang kedua kali. Sebelumnya, CDU yang beraliran konservatif berkoalisi dengan SPD yang sosialis saat pemerintahan Merkel periode pertama.

Aliansi CDU dan SPD menghasilkan koalisi besar. Total perolehan suara keduanya 504 dari 631 kursi di parlemen legislatif negara federal yang utama, Bundestag. Pada pemilihan umum 22 September lalu, CDU memperoleh 42 persen suara dan SPD mendapat kurang dari 26 persen suara.

Berkoalisi dengan SPD adalah pilihan paling realistis bagi Merkel. Pasangan koalisi Merkel saat ini, FPD, gagal masuk parlemen karena raihan suaranya turun drastis seiring dengan konflik internal. Sedangkan Merkel menolak kemungkinan berkoalisi dengan Partai Hijau karena banyak berseberangan.

AFGANISTAN
Hukuman Rajam Dibahas

Afganistan mempertimbangkan penerapan hukuman rajam untuk pelaku zina seperti di era pemerintahan Taliban. Draf aturan ini masuk revisi rancangan undang-undang pidana yang tengah digodok Kementerian Kehakiman.

"Lelaki dan perempuan yang melakukan perzinaan bakal dijatuhi hukuman cambuk atau rajam sesuai dengan kondisi," demikian bunyi rancangan pasalnya, seperti dikutip The Huffington Post, Senin pekan lalu.

Pelaksanaan hukuman rajam dilakukan di depan publik di lokasi yang ditentukan sebelumnya. Hukum rajam sampai mati berlaku bagi pelaku dalam status pernikahan yang melakukan hubungan seksual dengan selain pasangan sah, sementara hukum cambuk bagi pelaku yang belum menikah. "Jika si penzina belum menikah, hukumannya adalah cambuk 100 kali."

Kepala Departemen Hukum Pidana Kementerian Kehakiman Ashraf Azimi mengatakan undang-undang baru itu masih setengah jadi. "Kementerian Kehakiman bersama badan-badan peradilan Afganistan yang lain tengah menyusun undang-undang untuk menghukum mereka yang melakukan perzinaan dan perampokan serta orang yang mengkonsumsi alkohol berdasarkan hukum syariah," katanya. Rancangan kitab undang-undang hukum pidana negara itu tuntas sekitar dua tahun lagi.

Kelompok hak asasi internasional yang berbasis di Amerika Serikat, Human Rights Watch, meminta pemerintah Presiden Hamid Karzai menolak rancangan rajam itu. "Sungguh sangat mengejutkan. Setelah 12 tahun kejatuhan pemerintah Taliban, pemerintah Karzai akan menghidupkan kembali hukuman rajam," ujar Brad Adams, Direktur Human Rights Watch untuk Asia.

Dia mengingatkan dana miliaran dolar telah dicurahkan untuk memajukan hak asasi manusia di Afganistan sejak jatuhnya Taliban. "Presiden Karzai harus menunjukkan setidaknya komitmen dasar untuk hak asasi manusia," katanya.

Di Afganistan, selain menjadi kegiatan terlarang, seks di luar nikah bisa memicu konflik berdarah antarkeluarga. Pada Juli 2012, seorang perempuan 21 tahun dirajam hingga tewas di desa yang dikuasai militer, sekitar 60 kilometer di utara Kabul.