![Gambar kombinasi menunjukkan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed Bin Salman di Osaka, Jepang 29 Juni 2019 dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Yerusalem 9 Februari 2020. [Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin via REUTERS]](https://statik.tempo.co/data/2020/11/28/id_983879/983879_720.jpg)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Dua puluh Senator Amerika Serikat dari Partai Demokrat mendukung normalisasi hubungan Arab Saudi dan Israel, namun ragu untuk memberikan imbalan yang diminta Riyadh atas pembukaan relasi dengan Israel.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam sebuah surat ke Presiden Joe Biden, para senator menekankan penolakan yang mungkin dihadapi Gedung Putih dari Kongres jika pemerintah memfasilitasi sebuah perjanjian membuka relasi diplomatik antara Israel dan Arab Saudi, yang sudah lama bermusuhan, sebagai ganti AS memenuhi permintaan Riyadh.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Negosiasi telah mengalami kemajuan, tetapi para pejabat mengatakan masih banyak yang harus dilakukan.
Saran dari rekan Biden di Partai Demokrat termasuk imbauan bahwa perjanjian perlu mencakup ketentuan yang “bermakna” untuk menjaga pilihan solusi dua negara di konflik Israel-Palestina. Pemerintah sayap kanan Israel diperkirakan akan menolak berkompromi dengan Palestina.
“Perdamaian antara Israel dan negara-negara tetangganya telah menjadi tujuan lama kebijakan luar negeri AS, dan kami tetap berpikiran terbuka tentang perjanjian apa pun yang berpotensi memperdalam hubungan politik, budaya, dan ekonomi antara Arab Saudi dan Israel,” tulis para senator.
Namun, para senator menyatakan keraguan dalam memberikan apa yang diinginkan Saudi.
Arab Saudi bertekad untuk mendapatkan pakta militer yang mengharuskan AS untuk membela kerajaan tersebut sebagai imbalan atas pembukaan hubungan dengan Israel. Saudi tidak akan mendukung kesepakatan, bahkan jika Israel tidak menawarkan konsesi besar kepada Palestina dalam upaya mereka untuk menjadi negara, menurut tiga sumber tingkat regional kepada Reuters.
“Diperlukan bukti tingkat tinggi untuk menunjukkan bahwa perjanjian mengikat dalam bidang pertahanan dengan Arab Saudi – sebuah rezim otoriter yang sering melemahkan kepentingan AS, memiliki catatan hak asasi manusia yang sangat memprihatinkan, dan telah menjalankan agenda kebijakan luar negeri yang agresif dan ceroboh – selaras dengan kepentingan AS,” kata surat itu.
Baik Partai Demokrat maupun Republik sebelumnya pernah mengecam Riyadh atas intervensinya di Yaman, peningkatan harga minyak, dan perannya dalam pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada 2018.
Surat itu juga menyatakan keprihatinan atas permintaan Saudi untuk bantuan nuklir sipil dan akses terhadap persenjataan canggih.
Surat tersebut mengatakan bahwa AS harus menjaga Saudi agar tetap berpegang pada “standar emas” Pasal 123 Undang-Undang Energi Atom AS, yang menetapkan kerangka kerja sama nuklir damai.
Para senator AS yang memimpin upaya surat tersebut termasuk Ketua Subkomite Timur Tengah Chris Murphy, orang nomor dua Partai Demokrat Dick Durbin, Chris Van Hollen, dan Peter Welch.
REUTERS
