Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Lebih dari 400 menara telekomunikasi BTS di Myanmar yang dikuasai junta militer telah dihancurkan oleh penentang kudeta 1 Februari, media pemerintah melaporkan pada Jumat, serangan yang menurut operator ponsel telah memutuskan konektivitas bagi banyak pelanggan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Surat kabar The Global New Light of Myanmar, media yang menjadi corong junta militer, mengatakan penghancuran menara BTS dimaksudkan untuk melemahkan pemerintah. Militer Myanmar sebelumnya telah menutup internet di banyak daerah untuk mencoba mengganggu lawan-lawannya selama protes dan pemogokan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Teroris berusaha untuk menghambat pelaksanaan kegiatan masa depan bangsa dan untuk menggulingkan mesin administrasi pemerintah," lapor surat kabar itu, dikutip dari Reuters, 4 Desember 2021.
Surat kabar mengatakan 88% dari 409 menara yang dihancurkan dimiliki oleh Mytel, sebuah perusahaan yang sebagian dikendalikan oleh tentara.
Kelompok etnis bersenjata yang bersekutu dengan pemerintah bayangan Myanmar telah mengaku bertanggung jawab atas kerusakan beberapa menara BTS, tetapi mengatakan militer juga berkontribusi dengan menanam ranjau di dekat beberapa fasilitas.
Seorang juru bicara junta tidak menjawab telepon Reuters yang meminta komentar pada hari Jumat.
Telenor, salah satu bisnis telekomunikasi paling populer di Myanmar, mengatakan kepada Reuters bahwa sejumlah menaranya telah rusak.
"Sulit untuk memperkirakan berapa banyak pelanggan tanpa konektivitas karena sabotase, pemasangan bahan peledak atau ranjau anti-personel," kata seorang juru bicara Telenor.
Pada September, Mytel mengatakan sekitar 700.000 orang di Myanmar diperkirakan telah kehilangan akses internet karena serangan terhadap menara.
Sejak kudeta, pasukan keamanan Myanmar telah membunuh lebih dari 1.300 orang dan menangkap ribuan orang dalam upaya untuk menghancurkan perlawanan, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sebuah organisasi non-pemerintah lokal.
Junta militer Myanmar mengatakan angka-angka itu dilebih-lebihkan.
Foto 
