Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, New York – Calon kandidat Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Michael Bloomberg, mengumumkan proposal kebijakan layanan jika terpilih sebagai Presiden pada pemilu November 2020.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Proposal kebijakan itu membahas mengenai pengaturan layanan keuangan untuk mengontrol perdagangan pasar modal Wall Street, meningkatkan proteksi konsumen, meningkatkan akses warga AS terhadap layanan perbankan, dan membasmi kejahatan keuangan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Proposal kebijakan itu menunjukkan adanya perubahan ke arah kiri dari bekas wali kota New York, yang dulu maju dari Partai Republik. Dia, yang dikenal sebagai investor kakap di Wall Street, mengumpulkan kekayaan senilai US$60 miliar atau sekitar Rp823 triliun dari sektor industri keuangan.
Dia juga pernah mengritik upaya reformasi pasar modal di masa lalu pasca krisis keuangan 2007 – 2009, yang sempat membuat Wall Street tutup.
Bloomberg mengaku dia berada di posisi yang unik untuk membuat sistem pasar modal di AS bermanfaat bagi masyarakat.
Ini karena dia memiliki latar belakang di Wall Street sebagai pendiri perusahaan teknologi keuangan global yang sukses.
Bloomberg juga mengusulkan adanya pajak baru yaitu 0.1 persen untuk transaksi jual – beli saham, obligasi, dan pembayaran pada instrumen derivatif.
Proposal pajak pasar saham baru ini justru memperkuat Aturan Volcker, yang membuat sejumlah larangan dan pembatasan kecepatan transaksi jual beli. Aturan Volcker itu justru banyak menyasar klien dari layanan jasa terminal transaksi saham yang dikelola perusahaan Bloomberg.
Dia juga mengusulkan peningkatan jumlah modal perbankan dan memperkuat pengecekan kesehatan perbankan. Michael Bloomberg juga bicara soal perusahaan pembiayaan perumahan raksasa yaitu Fannie Mae dan Freddie Mac, yang sempat ditalangi pemerintah saat krisis keuangan sepuluh tahun lalu. Dia ingin kedua perusahaan merger untuk kepentingan publik.
