Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta – Pyongyang menegaskan Korea Utara akan mempertahankan statusnya sebagai negara bersenjata nuklir. kantor berita negara KCNA, mengutip Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son Hu yang menyatakan, pihaknya akan terus membangun pasukannya sampai ancaman militer dari Amerika Serikat dan sekutunya dihilangkan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Choe, dalam sebuah pernyataan pada Jumat, 21 April 2023, yang dikutip Reuters, mengkritik Amerika Serikat dan negara-negara Kelompok Tujuh lainnya, menyusul pernyataan bersama G7 di akhir pertemuan di Jepang pada Selasa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Para menteri luar negeri G7 mengutuk uji coba Korut pada 13 April atas apa yang dikatakan Pyongyang sebagai rudal balistik antarbenua berbahan bakar padat. G7 mendesak denuklirisasi.
Ketegangan telah berkobar ketika Korea Utara meningkatkan kegiatan militer, dan mengancam tindakan "lebih praktis dan ofensif". Sikap itu muncul ketika pasukan AS dan Korea Selatan mengadakan latihan militer musim semi tahunan yang disebutnya sebagai latihan untuk "perang nuklir habis-habisan."
Choe mengatakan status Korea Utara sebagai kekuatan nuklir adalah "final dan tidak dapat diubah," dan akan tetap menjadi "realitas yang tak terbantahkan dan nyata" bahkan jika Washington dan pihak lain di Barat menyangkalnya.
Pengembangan senjata nuklir Pyongyang, menurut Choe, hanya dimaksudkan untuk menjaga dari ancaman AS. Dia meminta Washington untuk menghentikan "kebijakan permusuhan" terhadap Korea Utara untuk memastikan keamanannya sendiri.
"Kami tidak akan pernah mencari pengakuan atau persetujuan dari siapa pun, karena kami puas dengan akses kami ke kekuatan untuk serangan balasan terhadap ancaman nuklir AS," KCNA mengutip ucapannya.
Choe menuduh negara-negara G7 secara ilegal mencampuri urusan dalam negeri Korea Utara dengan menuntut denuklirisasi. Pyongyang akan menanggapi jika mereka berusaha melanggar kedaulatan dan kepentingan fundamentalnya.
"Kami akan terus mengambil tindakan berdasarkan semua hak hukum yang diberikan kepada negara berdaulat sampai ancaman militer yang ditimbulkan oleh AS dan pasukan sekutunya yang memusuhi kami benar-benar dihapus," kata Choe.
Kementerian unifikasi Seoul, yang ditugasi menangani hubungan antara kedua negara bertetangga itu, mengecam pernyataan Korut sebagai "tidak masuk akal". Korea Selatan mendesaknya untuk berhenti membuat ancaman dan mengembangkan program senjata yang melanggar hukum.
"Korea Utara tidak akan pernah mendapatkan apa yang diinginkannya melalui pengembangan nuklir dan rudal, dan hanya akan semakin terisolasi dari komunitas internasional," kata wakil juru bicara kementerian Lee Hyo-jung dalam sebuah pengarahan.
Menteri Unifikasi Korea Selatan Kwon Young-se mengatakan tidak mungkin mengesampingkan provokasi besar oleh Korea Utara menjelang kunjungan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol ke Amerika Serikat ada pekan depan, untuk pertemuan puncak dengan Presiden Joe Biden.
REUTERS
Foto 
