Rahmat untuk selatan

TUJUH juta umat Islam di Muangthai bagaikan diguyur rahmat. Kabinet Perdana Menteri Prem Tinsulanonda, dua pekan lalu, menyatakan persetujuan diberlakukannya Hukum Islam bagi orang Muslim di lima propinsi Muangthai Selatan. "Keputusan yang menggembirakan," kata Ketua Sheikul Islam (organisasi Muslim terkemuka di Muangthai) Haji Prasert Mohammad. Ia mengungkapkan sudah 36 tahun masyarakat Islam dl Provinsi Pattani, Satun, Songkhla, Narathiwat, dan Yala, menunggu kctetapan pemerintah tersebut. Di masa lampau penerapan hukum Islam bagi orang Muslim di Muangthai Selatan kurang mengikat. Sebab keputusan yuridis yang diakui pemerintah adalah ketetapan berdasarkan hukum resmi (sipil). Akibatnya banyak orang Islam yang merasa dirugikan. Misalnya: pemerintah tidak mengakui perkawinan atau perceraian yang dilakukan Dato -- sebutan hakim Islam di Muangthai. Juga pasangan suami-istri itu tidak akan mendapat keringanan pajak dan santunan sosial lain dari pemerintah. Tak heran bila masyarakat Islam di 5 provinsi yang berbatasan dengan Malayia itu kurang dekat pada penguasa di Bangkok. Bahkan dikabarkan mereka tak merasa sebagai warga Muangthai. 'Kami ini sebetulnya keturunan Melau," kata seorang penduduk Pattani. "Lihatlah agama, adat-istiadat, bahkan bahasa kami tidak banyak beda dengan orang-orang di Malaysia. Juga Indonesia." Dalam konstitusi Muangthai sebetulnya tak ada diskriminasi terhadap kaum Muslim. Tapi masalah minoritas (jumlah orang Islam di lima provinsi Muangthai Selatan sekitar 14% dari seluruh penduduk Muangthai) membuat mereka amat kurang diperhatikan. Tetap merasa diperlakukan tidak adil, mereka dengan sadar menyisih. Dan lahirlah Pattani United Liberation Oiganization (PULO) dan Baisan Revolution National (BRN) --kedua organisasi ini berkeinginan untuk memisahkan diri dari Muangthai. PULO, yang didirikan oleh almarhum Saleh Pattani, 20 tahun silam, tak sempat menjadi kuat. Tapi juga tidak terlalu lemah untuk dipatahkan. Jumlah mereka sekarang diperkirakan sekitar 2.000 orang dan bersenjata. Tentang BRN tak banyak diketahui. Selama ini pendekatan penguasa di Bangkok terhadap PULO dan F,RN, menurut istilah tentara seba,ai bandit separatis, murni pendekatan militer. Tidak politis seperti yang mereka inginkan. Penguasa di Bangkok tampaknya mencoba merangkul mereka dengan cara haru. "Orang-orang Islam itu harus dibuat merasa seperti orang Muangthai," kata seorang pejabat pemerintah. Artinya: kedudukan mereka di mata hukum akan sama seperti warganegara lainnya -- sebagian besar (86%) beragama Budha. Juga pembangunan di Muangthai Selatan akan mendapat prioritas. Kabinet Tinsulanonda setelah menyetujui diberlakukannya hukum Islam segera menugasi Komite Islam Muangthai untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah (Muangthai Selatan) untuk membuat formulir baru agar keputusan hukumnya jadi mengikat--diakui sama kuat dengan keputusan hukum sipil. Juga diperintahkan agar Dato-Dato ditatar. Vahkan untuk pengangkatan baru calon Dato diwajibkan mengikuti ujian agama dalam bahasa Thai. Beslitnya pun akan dikeluarkan oleh Raja--sebelumnya cukup dengan Menteri Kehakiman. TAK hanya itu usaha pemerintah pusat untuk menarik hati orang Islam di Muangthai Selatan. Antara lain: untuk menarik murid-murid Islam ke sekolah negeri--sebelumnya mereka lebih luka di madrasah --pemerintah tahun ini, telah menempatkan 493 guru agama Islam di sekolah-sekolah negeri di Provinsi Pattani, Satun, Songkhla, Narathiwat, dan Yala. Juga disetujui untuk menyediakan tempat bagi mahasiswa Islam di lima universitas negeri di Muangthai Selatan, masing-masing sebanyak 250 kursi, tanpa tes masuk. Untuk pelayanan umum di lima provinsi Muangthai Selatan direncanakan pula untuk membangun satu fasilitas buat memproses peminat haji. Tempatnya di Songkhla. Sehingga umat Islam di Muangthai Selatan yang ingin menunaikan ibadat haji tidak perlu lagi ke Bangkok untuk mendapatkan paspor dan visa seperti selama ini. Usaha untuk memberlakukan hukum Islam sejajar dengan hukum sipil di Muangthai Selatan dipelopori oleh anggota parlemen Den Tohmina, wakil Partai Demokrat dari Pattani. Dialah motor dari dialog antara orang pemerintah dan wakil Muslim di Songkhla, Maret lalu, yang menggugah pemerintah pusat menelurkan keputusan memberlakukan hukum Islam. Tapi Tohmina masih belum puas rupanya. Mau tahu targetnya? "Hukum Islam itu harus diberlakukan di seluruh provinsi. Bukan cuma di Muangthai Selatan," katanya. Pelan-pelan, toh.