![Warga Bougainville memberikan suara dalam referendum yang berlangsung dari 23 November hingga 7 Desember 2019, hasilnya 97.7 persen suara menyatakan memilih merdeka dari Papua Nugini. [POST COURIER NEWS]](https://statik.tempo.co/data/2019/12/13/id_897513/897513_720.jpg)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Referendum Bougainville, wilayah otonomi khusus Papua Nugini, PNG, telah merampungkan pemberian suara dari tanggal 23 November 2019 hingga 7 Desember 2019.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Akhir pekan ini dijadwalkan penghitungan suara selesai. Sebagaimana dilaporkan Euro news, 12 Desember 2019, Sebanyak 180 ribu orang warga Bougainville memberikan suaranya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dari jumlah pemilih itu, sebanyak 97,7 persen suara atau 176 ribu suara memilih Bougainville merdeka dari Papua Nugini.
Hanya 3 ribu suara yang memilih Bougainville menjadi wilayah yang tetap bergabung dengan Papua Nugini dengan mendapatkan kewenangan menjalankan pemerintahan yang lebih besar.
Komisi Referendum Bougainville mengatakan tidak ada insiden yang berarti selama referendum dijalankan.
Ketua Komisi Referendum Bougainville, Bertie Ahern, politikus Irlandia, kemarin menyambut gembira pelaksanaan referendum yang dinilai sukses.
Ahern menyerukan kepada warga Bougainville untuk bersatu melewati referendum. Dia berharap proses kelanjutan dari referendum berlangsung damai, tidak ada lagi pembunuhan atau penembakan.
"Kepada warga Bougainville. Saya ingin mengatakan saat melalui masa lalu yang sulit, hasilnya adalah ekspresi harapan untuk masa depan, penghormatan kepada mereka yang tewas dalam konflik," kata Ahern, sebagaimana dilaporkan Post Courier, 13 Desember 2019.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres menyambut referendum ini dengan memuji keberhasilan kerja Komisi Referendum Bougainville.
Guterres kemudian menyerukan agar semua pihak memastikan kelanjutan dari hasil referendum itu akan dilakukan secara inklusif dan konstruktif.
Hasil referendum ini tidak terikat oleh hukum. Penentuan nasib Bougainville selanjutnya adalah negosiasi antara pemerintah Papua Nugini dan Pemerintah Otonomi Bougainville.
Jika negosiasi berjalan lancar, selanjutnya Parlemen Papua Nugini di Port Moresby, ibukota Papua Nugini, akan meratifikasinya
Jika direstui dengan memperhatikan hasil referendum, maka Bougainville resmi menjadi negara baru dan termuda di dunia setelah Sudan Selatan tahun 2011. Bougainville akan menjadi anggota PBB yang ke 194.
