Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Darurat militer pernah terjadi beberapa kali di Korea Selatan. Terbaru, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menetapkan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut dia, tindakan tersebut untuk menghadapi gerakan dari Partai Demokratik, yang berfungsi sebagai oposisi dan telah mempengaruhi agenda pemerintah. Langkah tersebut ditentang oleh parlemen, sehingga akhirnya dibatalkan oleh Yoon. Darurat militer Korea Selatan hanya berlaku enam jam.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Darurat Militer di Korea Selatan
1. Darurat Militer Era Syngman Rhee
Korea Selatan berdiri pada 1948. Kala itu setelah Semenanjung Korea terbagi menjadi Korea Selatan dan Korea Utara. Syngman Rhee yang anti-komunis menjadi presiden pertama memberlakukan darurat militer.
Dikutip dari Al Jazeera, perang Korea dimulai pada 25 Juni 1950, ketika pasukan Korea Utara memasuki Korea Selatan dalam upaya untuk menyatukan keduanya. Pertempuran berkobar selama tiga tahun antara pasukan utara yang didukung Cina melawan kelompok PBB yang didukung Amerika. Perang ini menewaskan sekitar dua juta orang pada saat gencatan senjata ditandatangani tahun 1953.
Pada 1960, protes meletus menentang korupsi pemilu, yang juga disebut Revolusi April. Rhee kembali memberlakukan darurat militer. Namun, dengan semakin meningkatnya protes, Rhee dipaksa mundur. Majelis Nasional memilih Yun Bo Seon sebagai presiden pada 13 Agustus 1960.
2. Darurat Militer Dipimpin Park Chung Hee
Perwira militer Korea Selatan Park Chung Hee memimpin ribuan tentara ke Seoul dan mengambil alih kekuasaan, menggulingkan Yun Bo Seon. Ini momentum kudeta pertama di Korea Selatan. Park Chung Hee sesekali mengumumkan darurat militer untuk menindak para pembangkang dan lawan politiknya.
3. Darurat Militer Era Choi Kyu Hah
Dikutip dari Channel News Asia, pada 27 Oktober 1979 darurat militer diberlakukan oleh Perdana Menteri Choi Kyu Hah setelah pembunuhan Presiden Park Chung Hee, yang merebut kekuasaan dalam kudeta militer pada 1961.
Di bawah tekanan dari kelompok pemimpin militer yang dipimpin oleh Jenderal Chun Doo Hwan, Choi Kyu Hah yang saat itu menjadi presiden, meminta darurat militer diperpanjang hingga 1980. Ia melarang partai politik, yang memicu reaksi keras oleh pasukan pro-demokrasi.
Ratusan orang tewas dalam tindakan keras sebelum darurat militer dicabut pada 1981 setelah referendum. Partai-partai politik diizinkan berfungsi kembali dan pada 1987 hak-hak sipil lainnya dipulihkan.
Dewi Rina Cahyani turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
