Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Koalisi 50 organisasi nonpemerintah mendesak Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mundur.
UMNO telah menarik dukungannya dari Muhyiddin.
Muhyiddin menjawabnya dengan membagi-bagikan paket bahan pokok.
MEMAKAI kopiah hitam dan kemeja putih, Mustafa Mansor menyerahkan memorandum kepada Sultan Malaysia Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada 14 Juli 2021. Isinya desakan agar Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mundur.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mustafa Mansor adalah koordinator Gabungan Bertindak Memorandum Rakyat Malaysia (GBMRM). Ia bersama sejumlah aktivis organisasi nonpemerintah mendatangi Istana Negara di Kuala Lumpur, Malaysia, karena geram dengan cara PM Yassin menangani pandemi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut konstitusi, Sultan berhak mengangkat dan memberhentikan perdana menteri dengan mempertimbangkan hasil pemilihan umum dan dinamika di parlemen. Faktor kedua ini yang jadi alasan koalisi NGO membuat memorandum.
Menurut Mustafa, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) sudah menarik dukungan terhadap Muhyiddin dan Perikatan Nasional, koalisi partai pemerintah. Sekretaris Jenderal UMNO Ahmad Maslan menyatakan 50 dari 56 anggota majelis tinggi partai telah meneken surat penarikan dukungan. "Sudah tiba saatnya pemerintah yang sudah tak sah lagi ini untuk mundur secara terhormat," kata Mustafa, seperti dikutip Sinar Harian.
Mustafa memberi waktu kepada Muhyiddin untuk bersikap hingga Jumat, 16 Juli. "Saya menyeru seluruh rakyat negara ini, jika tiada perubahan hingga Jumat, kita bersama-sama di rumah masing-masing mengangkat bendera putih dan memakai baju serba putih sebagai tanda solidaritas," katanya.
Pemberian dosis vaksin Sinovac untuk menahan laju kasus Covid-19 di Kuala Lumpur, Malaysia 12 Juli 2021. REUTERS/Lim Huey Teng
GBMRM adalah koalisi 50 organisasi nonpemerintah, termasuk Otai Reformis 98, kelompok yang berafiliasi dengan tokoh oposisi dan Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) Anwar Ibrahim. Mustafa adalah wakil Otai Reformis 98. Pakatan Harapan, koalisi partai oposisi pimpinan PKR juga menuntut agar Muhyiddin mundur karena gagal dalam menegakkan pembatasan aktivitas masyarakat sehingga Covid-19 menggila.
Muhyiddin menjadi perdana menteri dengan sokongan 108 dari 222 kursi Dewan Rakyat, parlemen negeri itu. Pendukung utamanya adalah Pakatan Nasional, yang menguasai 50 kursi Dewan, UMNO (31 kursi), dan Gabungan Partai Sarawak (18 kursi). Pakatan Harapan dan oposisi mengendalikan 88 kursi. Bila semua suara UMNO beralih ke oposisi, Anwar Ibrahim berpeluang besar menjadi perdana menteri dengan dukungan 119 suara.
Di tengah tekanan itu, Muhyiddin merombak kabinetnya dengan mempromosikan menteri senior Ismail Sabri Yaakob menjadi wakil perdana menteri dan menteri luar negeri Hishammuddin Hussein menjadi menteri senior. Setelah itu, 32 menteri dan 38 wakil menteri secara kolektif menegaskan dukungan mereka terhadap Muhyiddin. Sebanyak 32 di antara para menteri itu adalah anggota Dewan Rakyat dan punya suara dalam pemilihan perdana menteri.
Abdullah Sani Bin Abdul Hamid, anggota Dewan dari PKR, mengkritik kabinet gemuk ini. Dia menilai perombakan kabinet bukanlah jalan keluar dari krisis yang melanda Malaysia. "Keputusan ini hanya memperbesar belanja gaji menteri di saat rakyat kesusahan dan kelaparan sehingga terpaksa menaikkan bendera putih," katanya kepada Tempo pada Jumat, 16 Juli lalu.
Menjawab desakan mundur, PM Muhyiddin Yassin membagi-bagikan paket bahan pokok Bakul Prihatin Negara. "Kebanyakan kelompok sasaran adalah mereka yang terkena dampak pandemi karena mereka mungkin kehilangan pekerjaan, tidak dapat menjalankan bisnisnya, jadi kami memberi mereka bantuan," katanya, seperti dikutip Free Malaysia Today. "Tidak perlulah menggantung bendera putih atau hitam."
IWAN KURNIAWAN, SAFWAN AHMAD (Kuala Lumpur)
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo