Supaya Tak Berebutan

DIHARAPKAN, memang, KTT G-15 ini menjadi forum yang lebih bisa intensif menyelesaikan masalah-masalah antarnegara berkembang. Secara tak langsung, terlaksananya KTT ini merupakan pertanda adanya kemauan politik untuk menyelesaikan masalah di antara mereka. Bagaimana kemudian pelaksanaannya, itulah yang ditunggu. Sebagai contoh, dalam pertemuan ini tuan rumah Perdana Menteri Mahathir Mohammad menyebut hal-hal yang bisa diselesaikan dengan Indonesia. Berikut petikan wawancara TEMPO dengan Mahathir Mohammad di tengah kesibukan konperensi: Yang diutamakan ialah kerja sama dua arah. Satu berkenaan dengan pembangunan di segi tiga emas Batam-Johor Baru- Singapura. Kita bersetuju supaya ada pertukaran pikiran dan informasi berkenaan dengan ini. Selain itu, berkenaan dengan suplai air Singapura, suplai gas dan makanan ke Singapura, kita berharap supaya tidak berebutan di antara sesama. Kita juga membicarakan kemungkinan diadakan kerja sama dalam pemasaran kelapa sawit. Sekarang harga kelapa sawit jauh lebih rendah daripada kacang kedelai, yaitu 170 dolar Amerika. Ini merupakan suatu manipulasi. Kita juga bicara tentang perbatasan, termasuk masalah Pulau Sipadan dan Ligitan, dan perairan zone ekonomi eksklusif. Juga kita saling menerangkan soal politik di negara masing-masing, agar kita bisa lebih sama-sama mengerti keadaan yang sesungguhnya. Soal-soal lain adalah yang me- nyangkut keadaan internasional dan G-15, cara-cara mengimplementasikan keputusan G-15. Kita tidak ada masalah mengenai P. Sipadan dan P. Ligitan (dua pulau atol yang terletak di dalam perairan. Sabah, Malaysia dan Kalimantan Timur Indonesia). Pada masa Perdana Menteri Tun Abdul Razak ada pertemuan-pertemuan dengan Pak Harto. Ada persetujuan, soal sempadan itu akan ditentukan kemudian. Kini sudah tiba waktunya kita menentukannya. (P. Sipadan dan P. Ligitan ini, dalam peta peninggalan Belanda, masuk wilayah Indonesia. Namun, entah mengapa, ketika keluar peta baru Indonesia beberapa tahun yang lalu, kedua pulau itu tak masuk dalam perairan RI. Itulah sebabnya, Malaysia mengklaim P. Sipadan dan P. Ligitan sebagai miliknya. Belakangan Pemerintah RI menyadari bahwa kedua pulau karang itu adalah bagian dari Indonesia. Ada dugaan, penyelesaian kedua pulau atol itu akan dibagi, seperti halnya pada waktu menyelesaikan kasus P. Sebatik, yang dibagi dua antara Indonesia dan Malaysia). Kita mengelu-elukan kerja sama pihak swasta antara Indonesia dan Malaysia. Kita tidak membicarakan secara mendalam.