Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Donald Trump, calon presiden terdepan dari Partai Republik, mengatakan pada Sabtu bahwa dia akan membatalkan pakta perdagangan Pasifik yang diajukan oleh Presiden AS Joe Biden jika dia memenangkan pemilu tahun 2024 dan kembali ke Gedung Putih.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berbicara kepada para pendukungnya di Iowa, Trump mengatakan dia menentang perjanjian perdagangan regional yang dinegosiasikan oleh pemerintahan Biden dengan 13 negara lainnya, dengan alasan bahwa hal itu akan melemahkan manufaktur AS dan memicu hilangnya lapangan kerja.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pembicaraan mengenai bagian perdagangan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF), yang bertujuan untuk menawarkan alternatif terhadap pengaruh perdagangan Tiongkok yang semakin meningkat, terhenti dalam beberapa hari terakhir setelah beberapa negara, termasuk Vietnam dan Indonesia, menolak memberikan komitmen terhadap tenaga kerja yang kuat dan standar lingkungan.
Trump, yang menarik diri dari perjanjian perdagangan Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) yang telah dibuat dengan banyak negara yang sama setelah menjabat pada bulan Januari 2017, mengatakan bahwa ia akan “menghancurkan” apa yang ia sebut sebagai “TPP Dua” segera setelah menjabat.
"Di bawah pemerintahan berikutnya... rencana Biden untuk 'TPP Dua' akan terhenti pada hari pertama," kata Trump pada acara kampanye di Fort Dodge, sekitar 150 km sebelah utara Des Moines.
“Ini lebih buruk dari yang pertama, mengancam untuk menghancurkan petani dan produsen dengan raksasa globalis yang dirancang untuk meningkatkan outsourcing ke Asia.”
Pemerintahan Biden berharap untuk menyelesaikan bagian-bagian penting dari inisiatif perdagangan IPEF tepat pada waktunya untuk pertemuan Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) minggu ini. Mereka berjanji untuk terus merundingkan kesepakatan ambisius tersebut, namun tekanan pada tahun pemilu dan penolakan terhadap komitmen keras dari beberapa negara membuat kesepakatan tersebut tidak mungkin tercapai, kata para pakar perdagangan dan kelompok bisnis.
REUTERS
Foto 
