Basuki di Pusaran Reklamasi

KEPUTUSAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menghentikan pembahasan dua rancangan peraturan daerah tentang reklamasi sebaiknya dimanfaatkan untuk menjernihkan perkara yang keruh ini. Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi meringkus Mohamad Sanusi, Ketua Komisi D DPRD DKI, 31 Maret lalu, urusan pengurukan laut itu mengalir tak terbendung ke mana-mana.

Banyak hal terungkap dari bisnis penimbunan laut di Teluk Jakarta itu. Tak kurang menarik adalah kenyataan bahwa semakin banyak yang tersingkap, kian banyak pula "hil yang mustahal" muncul membuat perkara beranak-pinak. Di tengah pusaran itu, tampil Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta, yang terkenal "vokal"—baik suara maupun sepak terjangnya. Heboh reklamasi ini membawa Basuki ke posisi yang lebih dekat dengan masalah—ketimbang solusi.

Secara dramatis personae, struktur "lakon" ini bertumpu pada tiga tokoh: Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Sunny Tanuwidjaja, dan Sugianto Kusuma alias Aguan. Sunny adalah tokoh abu-abu dalam drama ini. Dia antara ada dan tiada. Banyak orang mengenalnya sebagai "staf khusus" Gubernur, tapi Basuki sendiri menyebutnya "magang" yang sedang menyiapkan disertasi doktoral. Dia tak digaji, makin ganjil rasanya.

Dia semacam telangkai, penghubung antara Gubernur dan orang-orang yang mau bertemu dengan Gubernur. Mungkin juga dia mempunyai kewenangan "menyeleksi" orang-orang yang ingin bertemu dengan Gubernur itu—entahlah. Yang tak boleh kita lakukan adalah menaruh syak wasangka bahwa dia memetik "komisi"—atau justru menerima angpau—dari orang-orang yang menggunakan jasanya.

Aguan adalah tokoh antagonisnya. Dia "pendekar sulung" dari "Sembilan Naga" yang melegenda selama Orde Baru berkuasa. Bisnisnya terbentang dari properti hingga otomotif. Aguan masuk ke urusan reklamasi Teluk Jakarta melalui PT Kapuk Naga Indah, anak usaha Agung Sedayu Land. Dalam kehidupan sehari-hari, Aguan juga mirip tokoh bayangan. Ia lebih banyak terdengar ketimbang terlihat. Ia sulit ditemui. Kecuali oleh Sunny dan Basuki.

Pengakuan Basuki bahwa dia sering ke rumah Aguan sungguh tak boleh diremehkan. Kunjungan seorang pejabat publik—apalagi setingkat gubernur—ke rumah pengusaha yang sering didongengkan sebagai "godfather" di antara mafia taipan tidak hanya menyalahi etika, tapi juga melanggar sumpah jabatan. "Apologi" Basuki, yang mengatakan Aguan kecil tinggal di gereja, tidak ada relevansinya dengan kisruh reklamasi. Semua bos mafia generasi pertama di Amerika Utara berasal dari imigran miskin dari Sisilia yang pernah menghuni asrama penampungan.

Sepak terjang Basuki makin mencurigakan ketika ia berlaku demikian lembut terhadap kelancangan PT Kapuk Naga Indah mendirikan bangunan di Pulau D—kendati tanpa izin mendirikan bangunan. Berbeda dengan langkahnya yang tangkas menggusur penduduk Kampung Pulo atawa menghalau masyarakat Luar Batang yang termehek-mehek, Basuki menanggapi pelanggaran di Pulau D secara ramah-tamah. Kalau bangunan tersebut dibongkar, pengusaha rugi, itu kata Basuki.

Kelancangan kelompok usaha ini ternyata tidak cuma di laut. Pekan lalu, bangunan Agung Sedayu Group juga ketahuan berdiri tanpa izin di Jakarta Selatan. Seyogianyalah Basuki meniru langkah bawahannya, Wali Kota Jakarta Selatan, yang membongkar bangunan itu tanpa ampun. Seyogianya pula Basuki memperjelas posisinya dalam kemelut reklamasi Teluk Jakarta ini: sebagai bagian dari solusi atau justru bagian dari masalah.