Kerumpangan Istilah Perbudakan Spiritual

Yang disebut terakhir itu adalah para habib yang hidup dan bekerja di tengah-tengah masyarakat, dengan beragam tingkat ekonomi dan pendidikan, juga bermacam pekerjaan serta profesi, yang sama sekali tidak berhubungan dengan kedudukan sosial atau derajat mulia. Jadi hanya ada sedikit sekali habib yang “sukses mendapatkan privilese”. Maka patut dipertanyakan apa yang menjadi dasar pemikiran yang menempatkan habib secara umum sebagai pangkal persoalan perbudakan spiritual. 

Kedua, dengan merenungi kata-kata Buya Syafi’i Maarif soal perbudakan spiritual dan editorial Tempo bahwa fanatisme terhadap keturunan Nabi patut dikritik lantaran melestarikan sifat rendah diri dan mengingkari kodrat manusia yang terlahir setara, kita akan menemukan kerumpangan berikutnya: rasa-rasanya, mendewa-dewakan apa saja dan keturunan siapa saja merupakan perbudakan spiritual.

Mendewa-dewakan adalah menganggap sesuatu sebagai dewa, atau dengan kata lain menuhankan. Perbuatan seperti itu adalah bentuk kemusyrikan. Mengapa hanya fanatisme terhadap “keturunan” Nabi yang patut dikritik? Bukankah semua sikap fanatik—terhadap apa pun dan keturunan siapa pun—adalah buruk? Jika fanatisme terhadap “keturunan” Nabi patut dikritik, orang bisa juga berpikir bahwa fanatisme terhadap “keturunan” lain, misalnya para kiai dan gus (yang selama ini pada dasarnya sama seperti habib, yaitu diyakini dan meyakini sebagai “keturunan” Nabi dari jalur Wali Sanga) tentu patut dikritik pula.

Maka persoalannya terletak pada “fanatisme” dan perbuatan “mendewa-dewakan” apa saja dan keturunan siapa saja, bukan hanya keturunan Nabi. Ihwal batasan mana yang tergolong fanatisme dan mendewa-dewakan dan mana yang tidak, setiap orang bisa berdebat panjang. Semua itu tergantung pemikiran, ideologi, tradisi, dan keyakinan teologi masing-masing.

Contohnya, bagi seorang muslim modernis, budaya santri yang berjalan merangkak di hadapan kiai atau gus dan menciumi tangannya mungkin akan dipandang sebagai sikap fanatik dan mendewa-dewakan. Sebaliknya, oleh kalangan tradisionalis, hal itu dianggap wajar sebagai bentuk penghormatan dan tabaruk kepada ulama panutannya. Begitu pula kebiasaan menziarahi makam para habib, kiai, dan gus yang dikeramatkan.

Di titik ini, banyak pihak yang gagal memetakan dan memahami persoalan. Akibatnya, kompleksitas relasi otoritas keagamaan yang terbentuk melalui proses interaksi yang panjang dan mentradisi, yaitu hubungan sukarela berdimensi spiritual dan sosial antara umat dan pemimpin komunitas agama, baik itu habib, kiai, gus, maupun para wali, direduksi menjadi perbudakan spiritual belaka.

Fakta sosial adanya kesamaan pola relasi antara habib panutan dan jemaahnya dan kiai atau gus panutan dan jemaahnya juga terabaikan. Sesungguhnya figur yang dianggap sebagai representasi ahli waris kenabian itu sama-sama merawat mata rantai nasab mereka, baik sebagai “keturunan” Nabi melalui trah habib maupun “keturunan” Nabi dari trah Wali Sanga. 

Perlu digarisbawahi, umat yang mendatangi majelis taklim, mengalap berkah, menghormati, mencium tangan para habib, kiai, dan gus panutan itu, tidak hadir sebagai orang-orang pasif yang tereksploitasi oleh nasab mereka, melainkan termotivasi oleh kesadaran pemikiran, dan secara sukarela terangkai dalam sebuah jemaah. Jemaah ini dibangun dan dibina melalui kerja artikulasi (articulatory labor); praktik mengaitkan masyarakat dengan sejarah kenabian (riwayat, hadis, dan sunah) yang dilakukan secara berkesinambungan oleh para tokoh agama itu—terlepas dari baik atau buruk, kita setuju atau tidak. 

Para pemuka agama itu dengan tekun memberikan layanan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat sehingga terbentuk ikatan jemaah yang terhubung dengan masa lalu kenabian (prophetic past). Bentuknya bisa berbeda-beda antara otoritas agama yang satu dan yang lain. Profesor Ismail Fajrie Alatas menelaah secara detail relasi otoritas agama ini dalam bukunya, What Is Religious Authority? Cultivating Islamic Communities in Indonesia (Princeton University Press, 2021).

Jadi tidak serta-merta orang yang terlahir dengan “nasab emas” seperti yang dimiliki habib, kiai, dan gus itu akan otoritatif. Tanpa kerja pembangunan dan pembinaan, para “bangsawan keagamaan” itu akan sama dengan “orang biasa” yang tak punya pengikut dan tak memiliki status sosial tinggi atau derajat mulia. 

Kita tahu Mbah Benu dari Gunungkidul yang mengaku memperoleh informasi langsung dari Allah tentang Idul Fitri lima hari lebih awal dari mayoritas umat Islam memiliki banyak pengikut. Meski bukan dari trah habib, kiai, atau gus, ia memiliki kedudukan sosial tinggi dan derajat mulia di daerahnya. Semua itu ia raih berkat kerja membangun dan membina jemaah selama bertahun-tahun. Begitu pula ustad-ustad kondang yang tak memiliki trah habib ataupun gus seperti Aa Gym, Adi Hidayat, dan Syafiq Basalamah.

Becermin pada kenyataan itu, kita bisa melihat bahwa nasab habib, kiai, dan gus bukanlah faktor yang esensial. Keberhasilan menjadi tokoh umat yang otoritatif, yang memiliki banyak pengikut, memperoleh kedudukan sosial tinggi dan kemuliaan derajat, ditentukan oleh banyak hal, terutama konsistensi dalam membangun dan merawat jemaah. 

Sebagaimana bisa tercipta dari apa pun dan oleh siapa pun, fanatisme dan pendewa-dewaan juga bisa muncul dari jemaah yang dibangun dan dirawat sedemikian rupa itu, termasuk yang dikerjakan oleh kalangan habib, kiai, dan gus yang kebetulan terlahir sebagai “bangsawan keagamaan”. Namun menghakimi nasab mereka sebagai faktor terbentuknya feodalisme agama dan perbudakan spiritual itu—terlebih jika hanya habib yang dijadikan sebagai “pesakitan”—saya kira merupakan sebentuk penyederhanaan masalah. 

Penyederhanaan masalah dan pilih-pilih pihak yang didudukkan di kursi terdakwa akan menghasilkan kesimpulan yang rumpang dan tak berimbang.