Hak Publik dalam Kampanye Ganti Presiden

SEPANJANG dilakukan dengan damai, tanpa ujaran kebencian, apalagi propaganda mengganti dasar negara, sebenarnya tak ada yang istimewa pada deklarasi gerakan ganti presiden 2019. April tahun depan, pemilihan umum diselenggarakan. Undang-undang melindungi warga negara untuk menyerukan kampanye ganti presiden, juga sebaliknya kampanye tak ganti presiden.

Pangkal soalnya adalah polisi dan aparat Badan Intelijen Negara yang berlaku lajak. Dua pekan lalu, polisi membubarkan deklarasi ganti presiden di Pekanbaru dan Surabaya. Di ibu kota Provinsi Riau, aktivis gerakan, Neno Warisman, dipulangkan paksa ke Jakarta. Di Surabaya, hotel tempat musikus Ahmad Dhani menginap dikepung massa dan deklarasi dibatalkan. Dhani adalah politikus Partai Gerindra yang selama ini dikenal anti-Jokowi. Meski tidak membesar, bentrok sempat terjadi antara pendukung dan penentang kampanye ganti presiden.

Polisi semestinya melindungi hak warga negara dalam menyampaikan pendapat. Untuk menghindari konflik, jika perlu, aparat bisa memindahkan lokasi aksi ke tempat tertutup. Kehadiran dan peran aktif BIN dalam pengusiran Neno Warisman mudah memantik curiga bahwa aparat intelijen sedang "mencuri panggung". BIN adalah lembaga telik sandi yang bertugas memasok informasi kepada aparat keamanan, bukan melakukan tindakan polisional. Kehadiran Kepala Badan Intelijen Daerah Riau di lokasi kejadian patut disayangkan. Alih-alih bersikap netral, polisi dan BIN kini berpihak pada salah satu kandidat presiden.

Presiden Joko Widodo tak selayaknya berdiam diri atas dua kejadian itu-juga peristiwa serupa yang terjadi sebelumnya. Sebagai peserta Pemilu 2019, ia memang diuntungkan jika deklarasi ganti presiden dibekap. Tapi, sebagai kepala negara, ia berkewajiban menjaga demokrasi dan hak sipil warga negara. Presiden selayaknya memastikan polisi dan intelijen bersikap netral. Dengan tak bersuara, Jokowi mudah dituding tengah "menikmati" keberpihakan aparat.

Para penggiat gerakan ganti presiden sepatutnya mawas diri. Betapapun konstitusionalnya, dalam sejumlah aksi mereka, sempat terdengar ujaran kebencian dan propaganda mengganti dasar negara. Tak sulit menduga ada keterlibatan Hizbut Tahrir Indonesia dalam aksi ini. Hizbut Tahrir adalah organisasi yang ingin syariat Islam menjadi ideologi negara dan, karena itu, telah dilarang. Terhadap ujaran kebencian dan propaganda melawan Pancasila, polisi hendaknya berlaku tegas.