Kursi Hilang, Hormat Dijelang

KADANG sesuatu yang baik itu lahir dari sebuah kebetulan sejarah dan bukan karena direncanakan. Salah satunya terjadi di ruang sidang DPR, Rabu lalu. Kursi ketua dan para wakil ketua DPR ternyata hanya diduduki oleh fraksi yang ikut pemilihan umum. Artinya, perwakilan TNI/Polri, satu-satunya fraksi di DPR yang bukan hasil pemilu, harus puas menduduki hierarki kepengurusan di bawahnya. Para jenderal mungkin menggerutu dan itu sah-sah saja. Tapi, jika mereka mendahulukan kepentingan bangsa daripada kelompok—seperti selalu didengung-dengungkan Panglima TNI—mereka seharusnya rela, bahkan mengambil hikmah dari keadaan ini. Sebab, inilah salah satu wujud nyata menyurutnya peran kepemimpinan politik TNI. Kecenderungan yang sesuai dengan 10 langkah reformasi TNI/Polri yang telah mereka canangkan ke kalangan orang ramai. Orang ramai sebenarnya menginginkan langkah yang lebih cepat. Berbagai hasil jajak pendapat, termasuk yang dilakukan TNI bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada, menyiratkan aspirasi kuat masyarakat agar tentara kembali ke tugas pokoknya, mengamankan bangsa dan negara terhadap ancaman dari luar. Dan, bersama dengan polisi, memastikan bahwa semua hak rakyat yang dijamin oleh konstitusi serta perundang-undangan tidak pernah dinafikan oleh siapa pun, termasuk pemerintah. Bahwa keinginan ini tak mungkin direalisasi saat ini juga adalah sesuatu yang dapat dipahami. Namun, yang harus dijaga adalah jangan sampai arah langkah yang tepat ini berubah apalagi berbalik. Karena itu, upaya mengubah UU No. 4/1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR dengan maksud agar Fraksi TNI dapat duduk sebagai wakil ketua DPR harus dihentikan. Kalaupun diubah, arahnya harus sesuai dengan tuntutan rakyat, misalnya dengan mengurangi atau bahkan menghilangkan sama sekali kursi TNI di DPR. Bila itu dilakukan, kerugian TNI atas berkurangnya kursi kekuasaan akan mendapat imbalan yang berlipat ganda. Itulah rasa hormat bangsa kepada para putranya yang memilih jalan hidup sebagai Bayangkari Negara.