Perbesar
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
MKD membatasi legislator yang bersuara kritis terhadap kebijakan eksekutif.
Kritik Rieke Diah Pitaloka tentang rencana kenaikan tarif PPN relevan dengan aspirasi masyarakat.
Alat kelengkapan DPR tak boleh menjadi kepanjangan tangan penguasa.
MAHKAMAH Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (MKD) telah berubah fungsi menjadi pembungkam anggota lembaga legislatif. Bukan menjaga martabat anggota Dewan seperti disebutkan dalam undang-undang, alat kelengkapan lembaga itu malah sibuk membatasi salah satu cara pengawasan: bersuara kritis terhadap kebijakan eksekutif.
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
