Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Mahkamah Kehormatan DPR giat memeriksa legislator yang mengkritik kebijakan pemerintah.
Beberapa anggota DPR dianggap bersalah karena mengajukan kritik yang membela kepentingan publik.
Ada aktor di balik upaya intimidasi anggota DPR yang vokal.
DI tengah rapat persiapan reses di markas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat, 28 November 2024, Yulius Setiarto menerima surat panggilan sidang Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (MKD) dari stafnya. Ia diminta memberikan klarifikasi soal konten di akun TikTok miliknya yang mempersoalkan keterlibatan polisi dalam pemilihan kepala daerah 2024.
Yulius mengaku kaget mendapat panggilan pemeriksaan. Sebagai anggota Dewan, ia merasa tak ada yang keliru menyuarakan pendapat lewat video yang diunggah pada 25 November 2024. “Seharusnya MKD menolak laporan karena saya tidak melanggar etik,” ujar Yulius pada 2 Januari 2024.
Dalam video berdurasi 2 menit 39 detik di akun @yuliussetiarto, ia mengutip siniar Bocor Alus Politik, konten digital Tempo, soal keterlibatan polisi di pilkada 2024. Ia menyebutkan polisi aktif memenangkan calon kepala daerah yang didukung oleh Mulyono, nama kanak mantan presiden Joko Widodo. Misalnya polisi memanggil kepala desa dan mengintimidasi dengan kasus hukum.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul Lembaga Etik Pembungkam Kritik
Foto 
