Siapa Motor Pemeriksaan Anggota DPR yang Mengkritik Pemerintah di MKD?

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Yulius Setiarto, saat menjalani sidang klarifikasi oleh Mahkamah Kehormatan Dewan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 3 Desember 2024. Tempo/M Taufan Rengganis

Ia juga mempersoalkan cara MKD bersidang. Merujuk pada Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan DPR, seharusnya ada saksi ahli yang hadir dalam persidangan untuk menilai pokok perkara. Menurut dia, keterangan saksi ahli menjadi alat bukti yang dipakai dalam persidangan. “Tak ada saksi ahli,” kata Yulius.

Toh, sidang terus berjalan tanpa saksi ahli. MKD memvonis Yulius melanggar kode etik dan ia diberi sanksi ringan berupa teguran tertulis agar tak mengulangi perbuatannya. Ia menyebutkan MKD dalam pertimbangannya tak menguraikan kesalahannya. 

Hingga Jumat, 3 Januari 2025, Ketua Mahkamah Kehormatan DPR Nazaruddin Dek Gam tak merespons pertanyaan yang diajukan Tempo. Adapun pemimpin lain, Agung Widyantoro, mengaku sedang menjalani reses.

•••

BELUM genap sebulan kasus Yulius Setiarto berlalu, giliran Rieke Diah Pitaloka dilaporkan Alfadjri Aditia Prayoga ke Mahkamah Kehormatan DPR pada Jumat, 20 Desember 2024. Alfadjri menilai politikus PDI Perjuangan itu melanggar etik karena mengunggah konten di media sosial berupa ajakan atau provokasi untuk menolak kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen.

Pemerintah berencana menaikkan tarif PPN dari 11 ke 12 persen per 1 Januari 2025 karena amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Belakangan, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kenaikan tarif PPN hanya berlaku untuk kategori barang mewah. 

Persidangan Rieke rencananya digelar pada Senin, 30 Desember 2024. Namun Rieke menolak menghadiri persidangan karena sedang menjalani reses mulai 6 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025. “Saya menghormati keputusan pimpinan MKD memanggil saya. Tapi sebaiknya pemanggilan sesuai dengan etika di DPR,” ujarnya saat dihubungi Tempo, Kamis, 2 Januari 2025.

Rieke merasa heran panggilan itu disampaikan hanya lewat WhatsApp melalui stafnya. Seharusnya ada surat-menyurat resmi, termasuk kepada pimpinan fraksi. Namun Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto tak mendapat tembusan. “Saya tahu dari Rieke,” katanya. Utut, yang menjadi ketua fraksi sejak 2014, selalu menerima pemberitahuan saat anggota DPR dari PDIP dipanggil oleh MKD.

Kepala Rieke pun dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Misalnya, MKD seharusnya memanggil pengadu dan memverifikasi laporannya. Dalam kondisi DPR sedang dalam masa reses, tak jelas betul kapan pimpinan memverifikasi laporan tersebut. 

Dalam suratnya kepada pimpinan MKD pada Sabtu, 28 Desember 2024, Rieke salah satunya meminta hasil verifikasi terhadap keterangan saksi dan ahli sesuai dengan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD. Hasil verifikasi itu menjadi dasar baginya untuk mengetahui konten mana yang diadukan Alfadjri Aditia Prayoga serta seberapa besar dampaknya untuk pengadu. 

Dari penelusuran Tempo, Alfadjri lahir di Jakarta pada 2002. Di laman LinkedIn miliknya, ia mencantumkan keterangan menempuh kuliah di Universitas Indonesia pada 2020. Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik UI Amelita Lusia mengatakan Alfadjri sudah lulus dari kampus kuning.

Dua anggota DPR yang mengetahui kronologi laporan itu menyebutkan ada politikus Partai Gerindra yang terlibat pengaduan Rieke ke MKD. Tujuannya, menjaga agar tak muncul serangan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Termasuk soal kebijakan PPN 12 persen.

Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membantah tudingan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan digunakan untuk membungkam anggota DPR yang mengkritik kebijakan pemerintah. “Silakan saja mengkritik apa pun kebijakannya,” ucap Dasco kepada Tempo, Kamis, 2 Januari 2025. 

Dasco mengatakan alasan pimpinan MKD memanggil Rieke di masa reses adalah ia mengkampanyekan pembatalan kenaikan tarif PPN 12 persen. Faktanya, kata Dasco, tarif PPN naik dari 11 ke 12 persen atau hanya 1 persen. “Niatnya memberi tahu dan mengimbau Rieke agar menghentikan kampanye kenaikan PPN 12 persen,” tuturnya.

Ia mengaku menelusuri ucapan Rieke di media sosial yang menolak kenaikan tarif PPN 12 persen pada masa reses. Sebagai anggota DPR yang memiliki konstituen, cara Rieke dianggap Dasco dapat menimbulkan kesalahan persepsi di tengah masyarakat. Lagi pula kebijakan PPN 12 persen merupakan amanat undang-undang.

Rieke memang menyoal pemanggilan dia di masa reses. Setahu dia, tak ada persidangan di masa reses kecuali mendapat persetujuan pimpinan DPR serta melalui mekanisme Badan Musyawarah. “Siapa pimpinan DPR yang menyetujuinya?” ujar Rieke.

Ia sempat melaporkan rencana pemeriksaan MKD tersebut kepada Utut Adianto. Utut kemudian menghubungi pimpinan MKD dari PDIP, Tubagus Hasanuddin. Kepada Hasanuddin, Utut mengatakan sebaiknya Rieke dipanggil setelah masa reses. 

Utut juga meminta Hasanuddin mengawal MKD agar tak melenceng dari tujuan, yakni menjaga kehormatan dan martabat anggota DPR. “Konsepnya memperkuat anggota DPR, bukan membenarkan yang salah,” kata Utut, Kamis, 2 Januari 2025.

Hasanuddin enggan berkomentar soal kasus Rieke di MKD karena ia sedang di luar Jakarta. Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun menuturkan, Hasanuddin telah mengajukan protes soal pemanggilan Rieke pada masa reses dalam rapat pimpinan MKD. “Padahal disepakati tak ada pemanggilan saat reses,” tutur Komarudin menirukan Hasanuddin, Selasa, 31 Desember 2024. 

Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pemanggilan Rieke pada masa reses telah disetujui pimpinan DPR, yakni Cucun Ahmad Syamsurijal. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu yang mengampu Mahkamah Kehormatan DPR. Pun Dasco mengaku menyetujui pemanggilan Rieke. Ia membantah informasi bahwa pemeriksaan MKD bertujuan membidik Rieke.

Menurut Dasco, MKD telah memeriksa sejumlah politikus dari fraksi lain. Salah satunya anggota DPR dari Gerindra, Nuroji, yang mendapat teguran tertulis. Dalam rapat kerja antara Komisi X DPR, yang salah satunya membidangi olahraga, dan pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga pada September 2024, Nuroji mengkritik kebijakan naturalisasi pemain tim nasional.

Saat itu Nuroji mengatakan tak bangga terhadap kemenangan tim nasional karena pemainnya kebanyakan bukan asal Indonesia. Pernyataan itu menuai hujatan. Dasco mengklaim meminta MKD memanggil Nuroji agar tak timbul gejolak di masyarakat. Pada 3 Desember 2024, Nuroji meminta maaf atas pernyataannya lewat akun Instagram pribadinya, @bangnuroji. 

Di mata peneliti Indonesian Parliamentary Center, Arif Adiputro, kelakuan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD membatasi kebebasan bersuara anggota DPR. Padahal anggota DPR bebas berpendapat dan memiliki hak imunitas dalam menjalankan tugas. “MKD mengabaikan hak tersebut,” ujarnya. ●

Egi Adyatama, Francisca Christy Rosana, Hussein Abri Yusuf, Andi Adam Faturahman, dan Nabiila Azzahra berkontribusi dalam penulisan artikel ini