Tanggung Jawab Pemantauan Legalitas Kayu

Untuk memenuhi prinsip keterwakilan, sistem ini melibatkan banyak pihak, termasuk pemantau independen, untuk mengawasi pelaksanaan SVLK, dan Lembaga Penilai Verifikasi Independen (LPVI) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional untuk menilai kinerja pengelolaan hutan lestari. Pemantau independen dan LPVI ini membawa semangat akuntabilitas, kredibilitas, dan integritas dalam melakukan kegiatannya.

Implementasi SVLK

Keberadaan pemantau independen dan LPVI yang sudah diakui secara legal ini seharusnya memberikan kekuatan dan menjadikan kedua lembaga tersebut sebagai mitra pemerintah dalam melakukan perbaikan tata kelola hutan yang berkelanjutan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Muncul pandangan bahwa mereka menjadi ancaman bagi kelangsungan industri perkayuan, sehingga mereka sering kali terhambat dalam melakukan pengawasan. Perusahaan berusaha menutupi-nutupi dokumen atau informasi lain mengenai kegiatan industri mereka.

Pemantau dan LPVI tidak hanya kesulitan dalam mendapatkan informasi dan data dari perusahaan perkayuan, tapi juga dari pemerintahan karena birokrasi yang merumitkan dan memperlambat kinerja mereka. Hal ini tentu sangat memprihatinkan, mengingat SVLK lahir dari kolaborasi organisasi masyarakat sipil dan pemerintah. Kehadiran mereka tidak serta-merta menghilangkan peran pemerintah untuk turut mengawasi pelaksanaan SVLK. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetap memiliki fungsi pengawasan dan bertanggung jawab dalam implementasi SVLK sebagai komitmen perbaikan tata kelola hutan berkelanjutan.

Tugas pemerintah

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tugas pengawasan itu berada pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dan Balai Pengelolaan Hutan Produksi di Kementerian. Pemerintah daerah juga punya tanggung jawab. Di Jambi, misalnya, tugas itu berada di bahu Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 37 Tahun 2016.

Sesat pikir sering terjadi, terutama pada pemerintah daerah sebagai pelaksana di tingkat tapak, yang acap kali menghindar dari tanggung jawab dalam pemantauan implementasi SVLK. Alasannya, mereka tidak memiliki kewenangan karena pemantauan dan penilaian itu dilakukan oleh pemantau independen dan LPVI. Padahal pemerintah, baik pusat maupun daerah, tetap bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan kebijakan, supervisi, dan evaluasi, serta memberikan bantuan teknis dan pembinaan sesuai dengan amanat peraturan menteri di atas. Ini termasuk memberikan bantuan keterampilan teknis atau pembiayaan untuk penguatan kapasitas dan kelembagaan pemilik hutan hak, izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi kurang dari 6.000 meter kubik per tahun, izin usaha kategori kecil dan menengah, serta LPVI.

Pada 2019, penggundulan hutan di Indonesia berada pada angka 462.458,5 hektare. Pemerintah, pemantau independen, LPVI, dan pelaku industri sudah harus terbebas dari diskusi birokratis yang saling lempar tanggung jawab, karena SVLK merupakan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan. Indonesia merupakan negara tropis yang kaya akan hasil hutan kayu. Kalau SVLK diragukan kredibilitasnya, Indonesia kehilangan kepercayaan pasar internasional.

Pemerintah tidak memiliki dasar sama sekali untuk menolak bekerja sama dengan memberikan data dan akses soal informasi mengenai kehutanan dan industri produk kayu kepada pemantau independen dan LPVI. Kehadiran pemantau independen ini seharusnya dapat menjadi mitra tepercaya pemerintah dalam memantau dan melakukan investigasi secara obyektif mengenai ketaatan pelaku industri kayu terhadap SVLK dan hutan berkelanjutan. Untuk mencegah sesat pikir ini terus berlarut-larut, aturan turunan dari peraturan menteri di atas harus segera diterbitkan sehingga ruang untuk menghindari tanggung jawab pemerintah benar-benar tertutup.