Salah Pangkas Subsidi Transportasi

KEPUTUSAN Kementerian Perhubungan memangkas alokasi dana subsidi transportasi massal perkotaan untuk tahun 2025 patut dikritik. Bukannya menambah subsidi agar lebih banyak orang menggunakan transportasi umum, pemerintah malah terkesan tak berpihak kepada pengguna angkutan umum. Langkah tersebut juga kontradiktif dengan upaya mengurangi beban ekonomi masyarakat kelas menengah bawah dan ikhtiar pengurangan emisi.

Subsidi melalui program pembelian layanan (buy the service/BTS) transportasi itu dipotong lebih dari 50 persen, dari Rp 437,9 miliar pada 2024 menjadi hanya Rp 177,5 miliar untuk tahun ini. Pengurangan ini berdampak pada cakupan subsidi, dari 11 kota pada tahun lalu menjadi hanya enam kota pada tahun ini.

Dalam program BTS, pemerintah pusat menanggung 100 persen subsidi. Kementerian Perhubungan beralasan pemotongan terjadi karena beberapa daerah sudah bisa menjalankan angkutan umumnya secara mandiri. Kenyataannya, tak semua kota siap. Pemerintah Kota Surakarta, Jawa Tengah, misalnya, terpaksa mengurangi jumlah armada bus yang beroperasi dan jam operasi. Jelas ini akan berdampak pada pengguna yang selama ini memanfaatkan layanan tersebut.

Di seluruh dunia, angkutan massal disubsidi pemerintah karena punya dampak berganda. Subsidi akan membuat tarif angkutan menjadi murah dan terjangkau untuk semua kalangan. Kebijakan ini dapat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi karena masyarakat bisa menjangkau berbagai tempat dengan mudah. Angkutan umum yang murah dan memadai juga akan mendorong orang meninggalkan kendaraan pribadi, yang akan berpengaruh pada pengurangan polusi, jejak karbon, penggunaan bahan bakar minyak, dan kemacetan di jam-jam sibuk.

Pencabutan subsidi, sebaliknya, akan membuat tarif angkutan naik atau jumlah armadanya berkurang. Yang pertama-tama menjadi korban adalah kalangan masyarakat menengah ke bawah, yang pengeluarannya bakal membengkak. Hal itu akan menciptakan peminggiran sosial terhadap kelompok ini. Aktivitas ekonomi juga akan terganggu, terutama bagi kelompok usaha kecil dan menengah yang biasanya memakai moda transportasi umum untuk aktivitas bisnisnya. Hal tersebut juga akan mendorong orang menggunakan kendaraan pribadi, yang berarti bakal menambah jumlah kendaraan di jalan, meningkatkan konsumsi bahan bakar, dan menambah emisi.

Pemotongan subsidi transportasi publik ini menunjukkan kembali bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tak punya visi yang memadai dalam kebijakan transportasi. Padahal subsidi transportasi memiliki daya ungkit besar terhadap perekonomian. Itu sebabnya negara-negara maju mempertahankan subsidi ini dan negara berkembang mengembangkan sistem subsidi sesuai dengan kemampuan mereka.