Kenapa Partai Politik Mengganti Calon Legislator Terpilih

PARTAI politik tidak boleh sembarangan mengganti calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang telah terpilih, apalagi hanya berdasarkan keputusan internal atau alasan yang tidak jelas. Tindakan sewenang-wenang seperti itu mengkhianati prinsip kedaulatan rakyat serta mengingkari pilihan dan mandat yang diberikan oleh rakyat.

Beberapa partai mengganti calon legislator (caleg) terpilih hasil Pemilihan Umum 2024, bahkan sebelum pelantikan anggota DPR yang dijadwalkan pada 1 Oktober 2024. Contohnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengganti dua kadernya. Partai lain, seperti Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, dan Partai Golkar, mengambil langkah serupa. Caranya dengan memecat sejumlah caleg terpilih sehingga tidak lagi memenuhi syarat atau memaksa mereka mengundurkan diri demi memberi jalan bagi caleg dari kalangan dekat elite partai.

Tindakan ini jelas mencederai sistem proporsional terbuka yang diterapkan dalam pemilu. Dalam sistem ini, calon legislator terpilih seharusnya ditentukan berdasarkan suara terbanyak, bukan atas kehendak elite partai. Partai politik semestinya siap menerima hasil pilihan rakyat, terlepas dari siapa caleg yang terpilih.

Sistem proporsional terbuka memungkinkan masyarakat memilih langsung wakil rakyat melalui surat suara. Ini menumbuhkan harapan bahwa aspirasi mereka akan diperjuangkan oleh calon legislator yang mereka pilih. Jika di tengah jalan caleg terpilih diganti, ini jelas melecehkan suara pemilih. Untuk apa pemilihan umum digelar bila hasilnya bisa diubah begitu saja oleh partai?

Memang, Undang-Undang Pemilu memberikan beberapa kriteria yang memungkinkan pergantian calon legislator terpilih, seperti karena meninggal, mengundurkan diri, tidak memenuhi syarat, atau dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum juga disebutkan bahwa caleg yang tidak memenuhi syarat adalah mereka yang diberhentikan atau mundur dari partai pengusungnya. Sayangnya, aturan ini membuka celah bagi partai untuk mengganti caleg terpilih seenaknya.

Komisi Pemilihan Umum seharusnya lebih ketat dalam memverifikasi alasan pengunduran diri atau pemecatan calon legislator terpilih. KPU harus memastikan bahwa alasan tersebut tidak disertai unsur paksaan atau manipulasi dari pihak partai. Jangan sampai suara rakyat yang sudah diberikan dengan penuh harapan dipermainkan oleh segelintir elite partai.