Raffles dan jawa

DI tahun 1813 Thomas Stamford Raffles telah mnenyatakan niatnya menulis sebuah buku tentang Jawa. Hasilnya kemudian sebuah karya klasik yang termasyhur, yang mula-mula disusunnya di Cisarua dan akhirnya rampung di London: The History of Java. Buku tebal itu bukan sebuah buku sejarah yang obyektif, tentu. Raffles jelas menunjukkan sikap membela prestasinya sendiri. Sebagai penguasa Inggris di Jawa di dasawarsa awal abad ke-19 ia hendak memperlihatkan bagaimana berbedanya sikapnya memerintah dengan sikap kolonial orang Belanda. Ia beberapa kali mengecam pemerintahan Belanda yang mengisap rakyat pribumi. Ia mengisahkan bagaimana orang Belanda selalu pergi dengan dikawal dan mengunci rumahnya ketakutan. Ia mengutip laporan dari Jepara di tahun 1812 yang ditulis Residen Belanda Dornick, untuk menunjukkan betapa buruknya persangkaan si pejabat kepada rakyat pribumi. Orang Jawa menurut Dornick, "pengecut, culas, keji dan cenderung merampok serta membunuh, ketimbang bekerja . . .' . Raffles tak setuju itu. Namun Jawa yang dibawahkan Raffles memang sebuah wilayah dengan sejarah yang penuh dengan sikap penguasa yang menghina hamba sahayanya, rakyat. Bahkan Raffles sendiri, meskipun berusaha menunjukkan penghargaan kepada orang pribumi, mengakui itu. Raffles menulis bagaimana despotisme di Pulau Jawa berlaku: "sang despor adalah si pemilik, selebihnya adalah miliknya." Ia mengutip laporan Hogendorp, seorang Belanda yang tinggal di wilayah ini sebelum datangnya orang Inggris. Bagi Hogendorp, pemerintahan di Jawa yang dijalankan oleh para bupati yang digaji pemerintah kolonial adalah "salah". Sistem itu melahirkan banyak "tindakan ketidak adilan", dan ia pasti akan "menghancurkan negeri ini". Hogendorp melihat, bagaimana para bupatipada umumnya "orang-orang yang tak tahu apa-apa serta tak banyak kerja," dan tak peduli benar akan tanah dan rakyat mereka. Mereka cuma "berusaha memeras dan menyedot sebanyak-banyaknya dari rakyat, baik untuk kebutuhan dan kenikmatan mereka sendiri, maupun untuk memuaskan gubernemen dan alasan mereka yang langsung". Dalam keadaan macam itu, apa yang dapat menyelamatkan situasi? Raffles cuma melihat satu hal -- letaknya di kepala. "Satu-satunya pengekang kehendak pucuk pemerintahan adalah adat istiadat negeri ini." Dalam adat itu seorang raja harus berbuat baik -- dan Raffles mengutip cukup panjang bagian-bagian yang menarik dari kitab kuno Niti Praja. Dalam kitab ini disebutkan, bahwa seorang raja yang baik harus "melindungi rakyatnya dari semua tuntutan yang tak adil dan dari penindasan". Kebaikan sang raja harus "mengalir jernih dan penuh, bagaikan alir sungai pegunungan, yang dalam berjalan menuju laut, menyuburkan tanah yang dituruninya". Seorang raja, demikian petuah Niti Praja, adalah ibarat dalang. Seperti dalang di depan penontonnya, raja harus memperlihatkan keadilan, agar hal itu jadi ajaran bagi rakyat. Demikianlah rakyat "harus tahu bahwa si bersalah dihukum dan yang tak berdosa tak ditindak, bahwa semua orang yang didakwa secara tak benar harus dibebaskan." BAGI seorang liberal seperti Thomas Stamford Raffles, apa yang tercantum dalam Niti Praja itu tentulah menggugah hatinya. Namun Niti Praja bagaimanapun hanya sebuah manuskrip. Ia hanya sebuah ajaran moral. Jika raja dan para bupati tak mematuhinya, seperti yang ternyata terjadi di dalam sejarah, apa daya? Mungkin Raffles lupa bahwa Jawa tak sama dengan Inggris. Nun di sana, raja tak bisa lagi sewenang-wenang bukan karena hukum yang tak tertulis, tapi karena telah datang kekuatan baru: orang kota, para saudagar, yang bisa berdiri di atas kaki sendiri dengan kekuatan ekonomi.