Transparansi Sidang Cebongan

MAHKAMAH Agung, Komisi Yudisial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta kita semua harus tekun mengawal jalannya persidangan 12 anggota Komando Pasukan Khusus yang membunuh empat tahanan di penjara Cebongan, Yogyakarta, 23 Maret lalu. Persistensi ini diperlukan untuk mencegah timbulnya konflik kepentingan dalam diri hakim militer dan jaksa penuntut militer. Sebab, menjelang dan pada saat sidang perdana, tersirat tekanan yang bisa mempengaruhi independensi mereka.