Utamakan Masyarakat Adat Dibanding Proyek Panas Bumi

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Wae Sano berdampak buruk pada sepuluh kampung masyarakat adat.
Lokasi sumur hanya berada 20 meter dari sumber mata air penduduk.
Ada cawe-cawe dari Keuskupan Ruteng.

PROYEK Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Wae Sano di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, menjadi contoh pembangunan tanpa perencanaan matang. Di tengah krisis iklim, mencari dan menyediakan energi baru dan terbarukan lewat panas bumi sebagai pengganti bahan bakar fosil yang polutif memang penting, tapi di atas semua itu pembangunan tetap harus mengutamakan masyarakat.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Lewat PT Geo Dipa Energi dan PT Sarana Multi Infrastruktur, pemerintah mengeksplorasi sumur geotermal di Wae Sano sejak 2018. Pengeborannya mulai tahun depan. Di Manggarai Barat, potensi energi panas bumi mencapai 910 megawatt, salah satu yang terbesar di Indonesia. Proyek ini bagian dari program Flores Geothermal Island untuk menyuplai listrik di kawasan Flores dan sekitarnya yang didanai Bank Dunia.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Masalahnya, pengeboran geotermal mengancam keselamatan sepuluh kampung masyarakat adat Wae Sano. Lokasi sumur hanya 20 meter dari permukiman dan mata air yang selama ini menjadi sumber hidup penduduk desa. Terlalu dekatnya proyek dengan tempat tinggal masyarakat bisa membahayakan.

Pada 25 Januari 2021, gas H₂S bocor dari PLTP Bumi Sorik Merapi di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Akibatnya, lima orang meninggal dan 46 orang dirawat. Di lokasi yang sama, pernah pula terjadi kebakaran yang mengakibatkan penduduk sekitar harus dievakuasi. Limbah PLTP juga membahayakan lingkungan.

Ekstraksi energi panas bumi bisa membahayakan manusia dan lingkungan jika tidak dikelola dengan hati-hati. Maka masyarakat adat Wae Sano yang menolak proyek panas bumi bukan tanpa referensi. Mereka justru tengah mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi dampak buruk pembangunan energi bersih.

Apalagi pemerintah menawarkan solusi instan berupa relokasi satu kampung di dekat sumur. Tawaran ini menunjukkan proyek tak disiapkan sejak awal. Jika analisis mengenai dampak lingkungannya benar, tentu tak akan ada penolakan apalagi tawaran memindahkan mereka. Dalam prinsip amdal, proyek yang harus pindah jika membahayakan manusia dan lingkungan, bukan sebaliknya.

Situasinya tambah runyam ketika Keuskupan Ruteng mengirimkan surat rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo agar melanjutkan proyek PLTP Wae Sano. Alih-alih menengahi konflik dengan berpihak kepada masyarakat sebagai kewajiban moral lembaga agama, Keuskupan malah mendukung eksplorasi yang mengancam manusia. Tindakan itu kian tak patut jika sikap Keuskupan Ruteng muncul karena lobi-lobi Istana Negara.

“Pembangunanisme” ala Joko Widodo mesti kembali mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan, yakni mementingkan masyarakat dan lingkungan—meskipun ini harapan yang muluk-muluk mengingat sejak awal Jokowi tak akan mengutamakan keduanya. Tapi mendengarkan suara masyarakat jauh lebih penting ketimbang nafsu membangun Indonesia yang justru merugikan rakyatnya sendiri.

Memindahkan masyarakat adat demi proyek panas bumi sama saja mencerabut penghidupan mereka. Ada banyak contoh relokasi penduduk demi proyek akan mengubah pola hidup masyarakat yang mempengaruhi adat dan kebudayaannya. Padahal esensi pembangunan adalah memberikan kesejahteraan sekaligus menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan.