Karut Marut Kawasan Konservasi Laut

Kawasan konservasi perairan laut Kawe di Kepulauan Wayag, Raja Ampat, Papua Barat. TEMPO/Amston Probel

Kekhawatiran Iqbal terhadap nasib pelindungan kawasan konservasi perairan cukup beralasan. Terlebih, hampir sebagian besar bentangan wilayah lautan Raja Ampat yang mencapai 4,6 juta hektare merupakan kawasan konservasi. Banyak penelitian menyebutkan wilayah laut Tanah Cenderawasih dipenuhi 1.600 spesies ikan karang dan lebih dari 550 spesies terumbu karang. Selain itu, terdapat spesies dilindungi, seperti beragam jenis hiu dan pari.

Karena kekayaan ini, pemerintah daerah dan pusat bekerja sama dengan Conservation International (CI), Worldwide Fund for Nature (WWF), serta The Nature Conservancy (TNC) membangun jejaring kawasan konservasi perairan. Di sana, kawasan konservasi perairan mencapai 2 juta hektare yang terbagi dalam beberapa zona. Pemerintah menjulukinya sebagai kawasan benteng terumbu karang terakhir yang tersisa di bumi.

Baru-baru ini, Edy Setyawan—peneliti ekologi kelautan dari University of Auckland-Waipapa Taumata Rau, Selandia Baru—menemukan fakta baru ihwal habitat pari manta karang di perairan Raja Ampat. Spesies dengan nama ilmiah Mobula alfredi tersebut memiliki kecenderungan senang bermukim di Raja Ampat dengan pergerakan metapopulasi atau spesies yang terpisah di habitat yang berbeda, tapi dalam kawasan geografis yang sama. Suatu yang tak lazim karena pari manta merupakan satwa migrasi dari satu perairan ke perairan lainnya, bahkan dapat mencapai 1.150 kilometer jarak migrasinya.

Dia mendapatkan temuan ini setelah mengamati pola pergerakan pari manta karang dalam rentang 2016-2021 melalui pelacakan akustik. Didapati, setiap populasi pari manta karang lokal memiliki perbedaan demografis. Hingga Februari lalu, tercatat ada 640 ekor teridentifikasi di Pulau Misool. Selain itu, ada 1.250 individu lain di Pulau Waigeo atau Ayau. Habitat mereka didukung ekosistem terumbu karang yang sangat luas dan menjadi salah satu alasan pari manta karang betah hidup di Raja Ampat.

Menurut Iqbal, temuan Edy, persis dengan laporan organisasinya. Dia mengatakan populasi pari manta di Raja Ampat tercatat sebagai terbesar kedua di dunia setelah Ekuador. “Kami melihat Raja Ampat memang menyediakan sumber makanan yang dibutuhkan mereka. Dengan demikian, secara rasional mereka akan mengurungkan niat migrasi, terlebih bila harus mengarungi laut dalam dengan risiko menghadapi ancaman pemangsa.”

Persoalannya, populasi hiu dan pari manta menghadapi ancaman perburuan oleh manusia. Meski sudah tercatat sebagai satwa dilindungi, sering didapati aktivitas penangkapan satwa laut ini oleh nelayan untuk kebutuhan ekspor. Lokasi terbanyak yang pernah terpantau oleh Iqbal berada di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur. Terlebih, tidak semua jenis hiu dan pari masuk kategori dilindungi.

Peneliti dari Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menjelaskan pemerintah tak kurang membuat daftar kawasan konservasi perairan dari Sabang hingga Merauke dan mencapai ratusan titik. Persoalannya, sekalipun suatu wilayah distempel sebagai kawasan konservasi, tak menjamin upaya pelindungan ekosistem laut dilakukan. “Yang terjadi justru kewenangan untuk mengelola kawasan konservasi dikapitalisasi untuk perizinan seperti budi daya atau bahkan ditimpa konsesi,” ucapnya.

Kapal pengangkut wisatawan berlabuh di teluk Pulau Rinca, Kawasan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur, 2018. Tempo/Tony Hartawan

Damanik lantas mencontohkan skandal yang terjadi di Taman Nasional Komodo. Status konservasi di sana meliputi darat dan laut dengan keunggulan sebagai rumah bagi satwa komodo. Masalahnya, pelestarian hewan purba itu justru dieksploitasi dengan masuknya investor untuk pembangunan destinasi wisata nasional. Dia khawatir kondisi ini mengancam habitat komodo yang belakangan dilaporkan mengalami kemerosotan, khususnya yang berada di Pulau Flores.

Situasi semacam ini juga terjadi di kawasan konservasi perairan lain. Dia mengatakan banyak perairan, terutama pesisir, yang dibebani izin tambang untuk nikel dan timah, sehingga berpotensi merusak karang serta habitat kawasan konservasi. “Semestinya pemerintah tidak membuka ruang laut untuk dibebani perizinan, sekalipun dengan dalih zona pemanfaatan atau budi daya.”

Juru bicara Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Muryadi, membantah tuduhan bahwa kawasan konservasi perairan dibebani izin pemanfaatan, budi daya, atau bahkan konsesi untuk perusahaan ekstraktif. Justru Menteri Sakti Wahyu Trenggono tegas menolak segala jenis izin masuk kawasan konservasi. “Pak Menteri kalau urusan konservasi, tidak ada toleransi terhadap izin, justru memang harus ketat,” kata Wahyu ketika dimintai konfirmasi.

Dia menjamin bahwa kementeriannya menempatkan upaya pelestarian ekologi laut sebagai panglima dalam pengambilan kebijakan, termasuk kebijakan dalam melakukan penjagaan ketat dari ancaman penangkapan ikan. Pemerintah juga memberlakukan pelarangan alat tangkap cantrang untuk menjamin biota laut tetap terjaga. Tujuannya untuk memastikan ruang hidup satwa laut yang dilindungi dan terancam punah tetap aman.

Namun Wahyu mafhum bahwa belum semua jenis hiu dan pari dilindungi. Hal ini lantaran Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) belum memasukkan seluruh jenis hiu atau pari sebagai hewan yang dilindungi. Yang bisa dilakukan pemerintah adalah membatasi penangkapan dengan cara pemberian kuota ekspor terhadap spesies yang tidak dilindungi.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP sebelumnya juga melakukan pencegahan berupa pendataan 308 spesies dari tujuh taksa yang masuk daftar biota perairan terancam punah. Sedikitnya ditemukan 23 jenis ikan dilindungi penuh dan enam jenis ikan dilindungi terbatas, khususnya spesies yang menjadi endemis Indonesia, seperti hiu berjalan, yang kini telah masuk daftar spesies dilindungi.

Upaya pelindungan spesies ini difokuskan di Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Wilayah kerja ini mencakup 13 kawasan konservasi dengan luasan mencapai 5 juta hektare. Kerja-kerja ini melibatkan Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) dan masyarakat sipil.