Biden Sebut Jakarta Akan Tenggelam, Pakar ITB Ungkap Fakta Lain

TEMPO.CO, Jakarta -Baru-baru ini Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pidato kenegaraannya menyinggung potensi Jakarta tenggelam akibat dampak perubahan iklim. Dengan naiknya permukaan air laut maka topografi pesisir Jakarta yang saat ini sebagian sudah di bawah permukaan laut, Biden mengatakan dalam 10 tahun ke depan kemungkinan tenggelam secara permanen itu bukan isapan jempol, terlebih saat ini wilayah Jakarta juga tanahnya terus mengalami penurunan tanah atau land subsidence.

Potensi Jakarta tenggelam memang sudah menjadi isu dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa hasil penelitian menyimpulkan potensi tenggelam itu memang ada. Data-data Global Positioning System (GPS), Interferometric Synthetic Aperture RADAR (InSAR) dan data LiDAR (Light Detection and Ranging) menunjukkan penurunan tanah di Jakarta dapat mencapai 10 sentimeter per tahun, sementara itu lebih dari 20 persen wilayah Jakarta sudah berada di bawah laut, sehingga memang rentan untuk tenggelam.

Namun demikian, Lembaga Riset Kebencanaan Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) menemukan fakta menarik bahwa saat ini terjadi perlambatan laju atau kecepatan penurunan tanah di Jakarta yang menjadi kabar baik bagi upaya mencegah Jakarta untuk tenggelam. Pembangunan tanggul dan penataan pesisir juga merupakan upaya untuk mencegah Jakarta tenggelam.

Heri Andreas, Ketua Lembaga Riset Kebencanaan IA ITB, yang juga Ketua Laboratorium Geodesi ITB, justru lebih fokus dengan potensi tenggelamnya wilayah Kota Pekalongan, Semarang dan wilayah Pesisir Demak. Saat ini laju penurunan tanah di wilayah-wilayah ini lebih besar dari Jakarta. Area-area yang berada di bawah laut lebih luas dari Jakarta. Dalam 10 tahun ke depan jika tidak ada upaya manajemen risiko yang baik, maka prediksi tenggelamnya wilayah-wilayah ini akan lebih pasti dibandingkan Jakarta.

Heri mengatakan di Indonesia saat ini terdapat 112 kabupaten/kota yang mempunyai risiko untuk tenggelam. Potensinya sudah jelas dari data-data pengukuran. "Mudah-mudahan Pemerintah mulai sadar akan hal ini," ujarnya dalam keterangan, Sabtu, 31 Juli 2021.