Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kandungan emisi dari bahan bakar yang berlebih mengancam kesehatan manusia dan kualitas udara. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan saat ini bahan bakar mesin yang tersedia di Indonesia masih jauh dari standar internasional yang sudah ditetapkan negara-negara maju.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Fabby mencontohkan bensin dan diesel yang mengandung sulfur hingga 3.500 ppm (parts per million), masih jauh dari standar Euro 4 yang hanya membatasi kandungan sulfur 50 ppm. Dia mengatakan saat ini bahan bakar diesel yang tidak menggunakan standar Euro 4 banyak digunakan kendaraan industri di Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurutnya, perbaikan dari kualitas bahan bakar itu sebagai salah satu langkah yang perlu dilakukan. Pemerintah bisa mengambil opsi standar Euro 4 atau Euro 5 yang sudah digunakan oleh negara maju.
“Untuk itu, salah satu solusi yang paling efektif adalah dengan meningkatkan kualitas bahan bakar,” katanya saat peluncuran kajian ‘Analisis Dampak Kebijakan Pengetatan Standar Kualitas BBM pada Aspek Lingkungan, Kesehatan, dan Ekonomi’ di Jakarta, Selasa, 19 Oktober 2024.
Namun, Fabby menyadari perbaikan kualitas bahan bakar itu membutuhkan biaya besar. Pemerintah dan pihak swasta harus berinvestasi pada teknologi pengolahan bahan bakar yang lebih bersih, serta memperbaiki infrastruktur kilang minyak. “Meskipun biaya awal untuk perbaikan kualitas bahan bakar ini sedikit lebih tinggi, manfaat jangka panjangnya jauh lebih besar,” tuturnya.
Manfaat yang bisa diperoleh oleh publik adalah pengurangan biaya kesehatan, peningkatan produktivitas, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Pemerintah pun perlu membuat strategi juga ketika menerapkan ini, karena akan ada konsekuensi kenaikan harga bahan bakar.
“Upaya-upaya lain, misalkan untuk mendorong perbaikan efisiensi kendaraan, seperti fuel economy standard, untuk mengurangi dampak dari pembakaran bahan bakar di kendaraan bermotor,” ucap Fabby.
Dia menyampaikan, pemerintah perlu kebijakan yang komprehensif juga sebagai satu kesatuan perbaikan tersebut. Mendorong peralihan bahan bakar ke tenaga listrik juga menjadi opsi.
Pemerintah, kata Fabby, bisa memberikan subsidi dalam bentuk insentif pajak atau fasilitas pengisian bahan bakar listrik yang lebih luas. Secara bertahap, ini akan mengurangi pemanfaatan bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor.
Pilihan Editor: Semarang Banjir Lagi, Begini Kronologi Hujan Pemicunya
Foto 
