Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sekolah Ilmu Lingkungan (SIL) Universitas Indonesia (UI) mengembangkan aplikasi berbasis Android, Lapor Banjir Depok, yang mampu mengolah data dan informasi terkait bencana banjir dalam bentuk data spasial kewilayahan.
Baca:
BPPT dan Inalum Siapkan Operasi Hujan Buatan Isi Air Danau Toba
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pengembangan yang dilakukan SIL UI bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Depok itu diharapkan bisa menjalin kolaborasi yang lebih luas dengan akademisi guna meningkatkan partisipasi warga, serta membentuk ketahanan kota yang berbasis masyarakat cerdas.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepala Program Studi (Kaprodi) Ilmu Lingkungan sekaligus dosen pengusung aplikasi, Hayati Sari Hasibuan, mengatakan, "Rancangan aplikasi ini mewadahi sinergitas pentahelix pada hubungan pemerintah, masyarakat, akademisi, bisnis hingga media."
"Indikator SDGs yang disasar adalah tujuan nomor 11, yaitu membuat kota dan permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan," kata dia dalam siaran pers, Senin, 29 Maret 2021.
Aplikasi yang bisa diunduh di Play Store itu memiliki fitur penyediaan informasi banjir perkotaan di mana masyarakat bisa mendapat informasi cuaca dari waktu ke waktu, memberi laporan kejadian banjir yang terjadi di sekitarnya, serta menu respon darurat pada nomor-nomor telepon penting di Kota Depok.
"Prototipe itu akan sangat membantu tugas SDA PUPR dan Dinas Damkar dan Penyelamatan, selaras dengan agenda pertemuan dengan pemerintah pusat khususnya pada tingkat kedetailan kondisi banjir di masyarakat," kata Herni selaku perwakilan BAPPEDA Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kota Depok.
Aplikasi itu telah diuji coba melalui input data saat banjir pada Februari 2021 di Kota Depok. Sebanyak 25 titik dari beberapa kelurahan yang terkena banjir pun dapat dideteksi melalui aplikasi itu.
Kasi TKTI Diskominfo Kota Depok Tri Uvi, mengatakan, "Harapannya bahwa aplikasi dapat digunakan optimal baik oleh OPD maupun masyarakat. Diperlukan koordinasi antar OPD terkait pengelolaan banjir dengan dukungan infrastruktur TIK misalnya server yang berada di Diskominfo."
Selanjutnya, aplikasi itu masih perlu diuji tekanan dan kerentanannya untuk digunakan massal oleh 2 juta penduduk. Aplikasi itu dapat menjadi dukungan serta baseline data bagi penyusunan kebijakan untuk pengelolaan banjir di masa depan.
ANTARA
Foto 
