Outlook Ekonomi 2025: Mimpi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Makan bergizi gratis atau MBG menjadi program unggulan Prabowo Subianto pada masa kampanye pemilihan presiden 2024. Selain memenuhi kebutuhan gizi, MBG yang menyasar anak usia sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lain diharapkan berkontribusi pada upaya pengentasan masyarakat miskin dan memberikan daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 71 triliun tahun ini untuk program tersebut. Menurut Dadan, Prabowo akan menambahnya menjadi Rp 100 triliun agar MBG bisa menjangkau 89,2 juta penerima.

Ihwal daya ungkit MBG terhadap perekonomian, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional punya hitungannya. Pada tahun pertama, program ini berkontribusi 0,86 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tercatat program ini dapat berkontribusi hingga 0,1 persen dengan efek pengganda lain, seperti menyerap 2,5 juta pekerja. 

Tak hanya di perkotaan, Prabowo mengatakan, perputaran ekonomi juga bakal dirasakan di perdesaan. Perputaran dana terjadi jika sumber daya di perdesaan, seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan, terlibat dalam program ini. “Dana desa sekarang Rp 1 miliar per tahun. Dengan program MBG, nanti uang yang beredar naik lima-tujuh kali lipat sehingga bisa mendorong perekonomian,” ujar Prabowo pada Senin, 30 Desember 2024.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 17 Januari 2025. TEMPO/Imam Sukamto

Kepala Ekonom HSBC untuk India dan Indonesia Pranjul Bhandari mengatakan MBG berpeluang memberikan dampak positif bagi perekonomian. Namun, dia menambahkan, program ini menghadapi tantangan berupa pemerataan jangkauan untuk menghasilkan efek pengganda yang optimal. “Tantangan besarnya adalah bagaimana menjadikannya benar-benar bergizi dan bermanfaat bagi anak-anak tapi tidak terlalu mahal," katanya. 

Pelibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masih minim juga menjadi catatan. Peneliti Center of Economic and Law Studies Nailul Huda mengatakan sejak awal seharusnya MBG menjadikan UMKM tulang punggung agar daya dongkraknya terhadap perekonomian maksimal. Masalah lain yang harus diatasi adalah limbah sisa makanan. "Agar tidak kontradiktif dengan upaya menjaga lingkungan."

•••

TAHUN 2025 menjadi momen awal bagi Prabowo Subianto untuk membuktikan capaian target-targetnya yang cukup ambisius. Target pertumbuhan ekonomi, misalnya, dia patok 8 persen per tahun, angka yang belum pernah tercapai dalam beberapa dekade terakhir. Prabowo juga menggelontorkan anggaran besar untuk program-program yang mendorong konsumsi dan daya beli masyarakat sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Dia berbeda dengan presiden sebelumnya, Joko Widodo, yang lebih banyak membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk proyek infrastruktur.

Karena itu, di awal Tahun Ular Kayu ini, pemerintahan Prabowo mengambil sikap "pro-pertumbuhan". Sikap itu antara lain terlihat dari langkahnya menunda kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen untuk barang nonmewah. Pemerintah juga menggelontorkan stimulus Rp 38,6 triliun dalam bentuk bantuan pangan, diskon tarif listrik 50 persen, serta berbagai insentif perpajakan untuk UMKM dan industri padat karya.

Warga mengisi token listrik di Rumah Susun Bendungan Hilir, Jakarta, Kamis, 2 Januari 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis

Prabowo beberapa kali mengungkapkan program yang bakal menjadi prioritas pemerintahannya. Swasembada pangan, program sosial seperti makan bergizi gratis dan beragam bantuan, serta penghiliran masuk daftar tersebut. “Kami juga ingin menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi,” ucapnya saat bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 11 Januari 2025. Di urutan terakhir, ada program yang berkaitan dengan pertahanan. 

Dalam acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kamar Dagang dan Industri Indonesia pada Kamis, 16 Januari 2025, Prabowo kembali menegaskan target-target yang hendak ia capai. "Swasembada pangan bakal diraih dalam empat tahun ke depan,” katanya. Dia pun membuka peluang partisipasi dunia usaha dalam program prioritas pemerintah. “Pemerintah akan mengerjakan yang ‘penting-penting’ dan ‘inti-inti’ menyangkut perlindungan rakyat." 

Di sektor pangan, ada beberapa kebijakan untuk mempercepat pewujudan swasembada, meningkatkan produktivitas, dan mengungkit daya dorongnya terhadap ekonomi. Salah satunya melalui Kementerian Pertanian yang mewajibkan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik menyerap gabah petani dengan harga pembelian pemerintah Rp 6.500 per kilogram. Cara ini diambil untuk mendorong nilai tukar petani sehingga berdampak positif pada konsumsi rumah tangga.

Presiden Prabowo Subianto (tengah) didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kiri) mengoperasionalkan alat berat saat meninjau lahan pertanian di Desa Telaga Sari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, 3 November 2024. ANTARA/Galih Pradipta

Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mengatakan upaya ini juga bertujuan menjaga stabilitas harga gabah serta mencegah inflasi pangan. “Berapa pun produksi gabah petani akan ditampung sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah,” ujarnya. Pada masa panen pertama, Bulog akan menyerap 1,4 juta ton gabah setara beras atau 66,6 persen dari target tahun ini.

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, mengatakan skema ini menjadi cara pemerintah memberi peluang kepada Bulog untuk memaksimalkan pengadaan gabah dan beras dari dalam negeri. Namun dampak yang tak terhindarkan adalah lesapnya pasokan bagi penggilingan padi, terutama yang berskala kecil. “Bukan tidak mungkin kebijakan ini akan diikuti hilangnya berbagai merek beras premium di pasar modern,” tutur Khudori. Pada akhirnya, kebijakan ini berpotensi mengerek harga dan inflasi, yang menekan konsumsi rumah tangga. 

Kebijakan lain di sektor pangan adalah penghentian impor beras, jagung, gula, dan garam konsumsi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimistis langkah tersebut dapat dilakukan, khususnya untuk beras. Salah satu strateginya adalah optimalisasi lahan dan cetak sawah 500 ribu hektare di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Presiden Prabowo pun menyiapkan lumbung pangan atau food estate berupa 1 juta hektare sawah di Merauke, Papua Selatan.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (tengah) bersama Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti (kanan) dan Deputi Gubernur Doni Primanto (kiri) menyampaikan keterangan pers terkait hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, 15 Januari 2025. ANTARA/Dhemas Reviyanto

Tapi, menurut dosen dan peneliti dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Listya Endang Artiani, rencana pemerintah menutup keran impor pangan tak semudah membalik telapak tangan. Dia mengatakan ada tantangan besar dalam upaya memastikan kecukupan produksi dalam negeri. Sebagai contoh, jumlah impor jagung meningkat menjadi 1,3 juta ton pada Januari-November 2024 sehingga penghentian impor secara mendadak berisiko mengurangi pasokan. 

Di sisi lain, pemerintah memiliki program makan bergizi gratis yang bakal meningkatkan volume konsumsi beras, jagung, gula, dan garam. Jika penghentian impor pangan tak dilakukan dengan peningkatan kapasitas produksi, bisa terjadi kekurangan pasokan dan kenaikan harga pangan secara signifikan. “Ujungnya memicu inflasi sehingga dampaknya adalah stabilitas ekonomi,” kata Listya. 

Prabowo juga mencanangkan strategi ketahanan ekonomi nasional melalui penghiliran. Sementara di era Jokowi obyek penghiliran hanya mencakup nikel, timah, sawit, dan batu bara, di masa Prabowo terdapat 28 komoditas yang harus diolah di dalam negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan, komoditas itu antara lain biofuel, bauksit, tembaga, emas perak, minyak bumi, logam, gas alam, kelapa, karet, udang, ikan, rumput laut, cokelat, pala, dan kepiting. 

Bahli memberi contoh, penghiliran minyak dan gas dilakukan dengan membangun fasilitas produksi metanol untuk produksi biofuel 35 persen (B35) dan biofuel 40 persen (B40) agar bisa mencapai target produksi 2,3 juta ton. Saat ini jumlah produksi biofuel mencapai 500 ribu ton. “Berikutnya adalah pembangunan industri amonia di Papua Barat,” ujarnya pada Jumat, 10 Januari 2025.

Aktivitas bongkar muat peti kemas ekspor impor di Pelabuhan Tanjung, Priok, Jakarta, 15 Januari 2024. TEMPO/Tony Hartawan

Dengan penghiliran, pemerintah membidik investasi besar yang juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengatakan target investasi mencapai US$ 120 juta atau sekitar Rp 1.900 triliun. Proyek penghiliran dan energi terbarukan menjadi sasaran utama. “Target ini mencakup investasi dari lokal dan luar negeri, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ucapnya. 

Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance Andry Satrio Nugroho mengatakan penghiliran memang memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi hingga di atas 5 persen. Namun angka itu bisa dicapai hanya bila penghiliran berhasil menciptakan nilai tambah baru dan daya tarik ekspor. “Yang diperlukan adalah konsistensi untuk meningkatkan produk domestik bruto dari subsektor industri dan komoditas yang menjadi sasaran program penghiliran,” tuturnya.

•••

PEMERINTAH boleh saja memasang target dan strategi untuk meraih target pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun. Namun banyak sentimen domestik dan global yang mempengaruhi upaya mencapainya. Faktor eksternal yang bakal berpengaruh antara lain perlambatan ekonomi Cina yang berlanjut, konflik di sejumlah kawasan yang memacetkan jalur rantai pasok dan mengerek harga energi, juga terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang dikhawatirkan memicu perang dagang. 

Faktor-faktor ini yang membuat outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia agak suram. Banyak yang pesimistis terhadap target pertumbuhan 8 persen. Sejumlah lembaga internasional bahkan menyebutkan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan stagnan di kisaran 5 persen. Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan World Economic Outlook edisi Oktober 2024 memperkirakan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,1 persen pada 2025. Bank Dunia dalam laporan Global Economic Prospects edisi Januari 2025 juga menyebutkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,1 persen. Selain dilatari faktor geopolitik, proyeksi ini didasarkan pada potensi penundaan reformasi fiskal dan struktural di Indonesia.

Di tengah proyeksi tersebut, Bank Indonesia memberikan dukungan berupa penurunan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 basis point dari 6 persen menjadi 5,75 persen. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan alasan pelonggaran suku bunga adalah tingkat inflasi yang konsisten terjaga rendah dalam sasaran 2,5 persen plus-minus 1 persen serta perlunya upaya turut mendorong pertumbuhan ekonomi. “Ini saatnya menurunkan suku bunga untuk menciptakan kisah pertumbuhan yang lebih baik,” katanya. 

Sudah dua tahun BI memasang suku bunga tinggi. Pada Juli 2022-Agustus 2024, BI menaikkan BI7DRR hingga 275 basis point dari 3,50 persen menjadi 6,25 persen. Putar haluan penurunan bunga baru terjadi pada September 2024 ke level 6,0 persen dan berlanjut di awal tahun ini. Sikap BI menjadi konfirmasi berakhirnya era bunga tinggi, meski risiko fluktuasi nilai tukar rupiah masih sangat kuat.

Menanggapi hal itu, Perry mengklaim, dibanding mata uang regional lain, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat relatif baik. Dia memberi contoh, per Januari 2025, kurs rupiah hanya melemah 1 persen dibanding pada Desember 2024. Persentase penurunan ini lebih rendah dibanding rupee India yang melemah 1,20 persen, peso Filipina (1,33 persen), dan baht Thailand (1,92 persen). “Nilai tukar rupiah tetap terkendali di tengah ketidakpastian global, didukung kebijakan stabilisasi BI,” tuturnya.

Karyawan mengenakan pakaian khusus saat melakukan pengecekan proses peleburan nikel di smelter milik PT VALE Indonesia di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, 28 Juli 2023. ANTARA/Jojon

Meski begitu, BI menjadikan sentimen global dasar untuk menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi 2025 dari 4,8-5,6 persen menjadi 4,7-5,5 persen di bawah titik tengah 5,1 persen. “Sedikit lebih rendah dari kisaran perkiraan sebelumnya,” ucap Perry. Alasannya, dia menjelaskan, tingkat ekspor bakal lebih rendah karena permintaan dari negara-negara mitra dagang utama melemah. Konsumsi rumah tangga juga masih lemah, khususnya di kelas ekonomi menengah ke bawah. Pada saat yang sama, dorongan investasi belum terlalu kuat.  

Becermin pada situasi tersebut, BI memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah agar pertumbuhan ekonomi bisa terus digenjot. Ada empat bentuk koordinasi kebijakan, yaitu pembelian surat berharga negara dari pasar sekunder melalui mekanisme pertukaran bilateral, penguatan ketahanan pangan di antaranya melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, pemberian insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong kredit perbankan kepada sektor prioritas, serta digitalisasi penyaluran program kesejahteraan sosial hingga elektronifikasi pembayaran sektor transportasi.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis langkah BI memangkas suku bunga bakal mendorong sektor riil. "Biaya dana perbankan diharapkan menurun sehingga mereka bisa menurunkan bunga kredit dan dunia usaha mendapat pinjaman dengan bunga lebih rendah,” ujarnya.

Namun, menurut Head of Research Bahana Sekuritas Satria Sambijantoro, berdasarkan riwayat perekonomian Indonesia, dampak penurunan suku bunga acuan terhadap pertumbuhan ekonomi tak terlalu signifikan. Alih-alih dipengaruhi bunga acuan ataupun bunga kredit, perekonomian Indonesia selama ini lebih banyak digerakkan oleh instrumen fiskal. “Belanja pemerintah memiliki peran lebih besar," katanya.

Apalagi pemangkasan suku bunga acuan tak menurunkan suku bunga perbankan dalam waktu singkat karena membutuhkan transisi. Biasanya penurunan bunga perbankan diawali dengan pemangkasan suku bunga simpanan, baru suku bunga kredit.

Padahal pendanaan untuk dunia usaha menjadi salah satu faktor untuk mendongkrak perekonomian. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia Benny Soetrisno mengatakan pebisnis sulit berekspansi apabila likuiditas perbankan kering dan bunganya masih tinggi. "Sektor manufaktur pasti merasa berat,” ucapnya.

Merujuk pada data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat pertumbuhan kredit perbankan pada November 2024 mencapai 10,79 persen dan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 7,54 persen. Ada selisih antara pertumbuhan kredit dan DPK yang menandakan penghimpunan dana oleh perbankan tak secepat aliran kredit. OJK memperkirakan tahun ini tingkat pertumbuhan kredit bakal mencapai 11-13 persen. 

Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro mengungkapkan, penyaluran kredit akan makin seret karena likuiditas cenderung mengetat. Bank akan makin selektif dalam penyaluran pembiayaan. Sejumlah sektor yang masih berpotensi mendapatkan kredit adalah yang sejalan dengan agenda pemerintah, seperti pangan, penghiliran, dan telekomunikasi.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira Adhinegara mengimbuhkan, likuiditas yang kering tak lepas dari perebutan dana publik antara perbankan dan pemerintah atau crowding out effect. Alih-alih menempatkan dana di instrumen deposito, publik cenderung memilih membeli surat berharga negara dengan imbal hasil yang lebih menarik. “Bank juga berpikir serupa, daripada capek menyalurkan kredit lebih baik membeli obligasi pemerintah atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia,” tuturnya.

Walhasil, ambisi mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen bak pungguk merindukan bulan. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan dibutuhkan lompatan luar biasa untuk menggapai target tersebut, dari kebijakan anggaran hingga transformasi kebijakan. Dia memperkirakan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini paling tinggi 5,15 persen.

Yang jelas, Josua menambahkan, pemerintah harus mempercepat konsolidasi birokrasi agar semua kebijakan bisa dijalankan. Jika pemerintah masih menghendaki ekonomi tumbuh tinggi, semua program yang diharapkan menjadi penopang pertumbuhan dan memberikan efek berganda harus segera berjalan. Tanpa itu semua, pertumbuhan ekonomi 8 persen hanya ilusi. ●