Usahawan, perilaku dan lingkungan

MASALAH lingkungan kini bukan monopoli aktivis pejuang lingkungan saja.Kalangan pengusaha, yang dulu menghindari isu-isu lingkungan -- karena hampirtiap kali dituduh sebagai pihak yang tidak bertanggung jawab -- sekarang mulai mencoba membahasnya. Satu forum internasional, yang berlangsung Rabu sampai Jumat pekan lalu,telah mengundang 250 pengusaha dari 9 negara Asia dan Australia ke Jakarta. Forum yang menamakan dirinya Asian Business Congress for Human Development (ABCHD) itu merupakan pertemuan keenam, dan kali ini mengambil tema ekologi, yaitu Tanggung Jawab Dunia Usaha terhadap Pembangunan Berkelanjutan. Dalambahasa Inggris, pembangunan berkelanjutan itu lebih dikenal dengan sebutan sustainable development. Pilihan tema itu agaknya juga merupakan refleksi dari KTT Bumi di Rio de Janeiro Juni lalu, yang antara lain mencoba lebih mematangkan rumusan tentang pembangunan berkelanjutan. Dan ABCHD merupakan inisiatif pengusaha di Asia untuk bertukar pikiran, terutama karena merasa mempunyai tanggung jawab sosial dalam mengembangkan kualitas hidup penduduk Asia yang kebanyakan masih berada di bawah garis kemiskinan. Topik pertama yang dipilih cukup menarik, yakni "Apakah bisnis menghancurkan kota". Yosiyasu Hirayama, deputi perwakilan regional Asia-Pasifik United Nations Environment Programme (UNEP), memaparkan bahwa kota akan hancur jika terjadi polusi udara dan pencemaran sungai. Berdasar data UNEP, sudah banyak kota yang melewati batas ambang UNEP. Kota-kota itu sedang menuju kehancuran. Misalnya,polusi udara di 16 kota dunia, termasuk Rio de Janeiro dan Paris, sudah melewati batas, dan 10 persen sungai di dunia sudah tercemar. Menurut Menteri Emil Salim, yang menjadi pelindung ABCHD, kalangan bisnislah yang membunuh kotakota tersebut. "Karena para pemimpin bisnislah yangmenciptakan produk dan mencemari udara," katanya. Ia berharap agar kongres kali ini membahas bagaimana supaya bisnis tidak mematikan kota. Sayang sekali, kongres yang terkesan mewah ini ternyata kurang bisa membangkitkan minat pengusaha untuk bertukar pikiran. Pada pleno terakhir, hanya sekitar 25 peserta hadir di Hotel Borobudur. Sampai kongres ditutup pun, tak ada hasil kongkretnya. Memang, dari tiga lokakarya, terdapat beberapa kesimpulan, misalnya perlu perubahan dalamperilaku pengusaha dan perlunya perubahan kerangka politik dari pemerintah. Misalnya, dengan memberi insentif pada pengusaha dan penegakan hukum. "Kami memang membahas masalah global," kata Wisaksono Noeradi, salah seorang panitia pengarah. Tidak ingin membuat kode etik lingkungan untuk pengusaha? Menurut dia, itu hampir tak mungkin dan akan sulit mengontrolnya.Jadi, diharapkan bahwa batasan itu akan timbul sendiri dari kesadaran pengusaha. Kesadaran seperti ini akan terpupuk antara lain melalui kongres. Walau kongres ini tak terlalu sukses, pengusaha sudah mencoba memahami isuisu ekologi. Kesimpulan lokakarya ini akan dipertajam dan diserahkan pada Presiden Soeharto pekan ini, untuk dijadikan masukan bagi KTT Nonblok September depan. Diah Purnomowati