Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pakar transportasi dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI) Sutanto Soehodho menilai perlu adanya kebijakan baru dari pemerintah untuk mengatasi macet di Jakarta.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebenarnya Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah menerapkan teknologi artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan di 20 persimpangan jalan di Ibu Kota. Namun, teknologi ini dinilai belum cukup untuk mengatasi kemacetan tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Teknologi bukan satu-satunya. Kita perlu tindakan, kebijakan (yang menjamin). Intinya, kita tahu bahwa Jakarta pasti macet, Jakarta hampir 24 jam pulang-pergi macet," kata Sutanto, dikutip dari situs berita Antara pada hari ini, Jumat, 7 Juli 2023.
Sutanto juga mengatakan bahwa berdasarkan survei yang ia lakukan, masyarakat menyetujui adanya kebijakan pengaturan jam kerja dan penerapan bekerja dari rumah alias work from home (WFH). Memang, saat ini kedua kebijakan tersebut masih dalam pembahasan untuk melihat solusi lain yang akan menjadi opsi.
"Banyak sekali yang menyetujui hal itu, namun kami menyadari bahwa itu bukan merupakan satu-satunya obat untuk menyelesaikan kemacetan," ujar dia.
Selain itu, masyarakat juga menginginkan layanan angkutan umum untuk lebih dibenahi lagi demi meningkatkan kenyamanan dalam menggunakan transportasi umum. Sutanto menilai, kemacetan yang terjadi di Jakarta disebabkan populasi masyarakat yang tinggi dan ketidaksesuaian infrastruktur transportasi yang sulit dikejar dengan rasio yang baik.
Dalam pembangunan infrastruktur ini, Sutanto mengatakan bahwa tidak hanya dibutuhkan waktu saja, tetapi juga dana yang cukup besar. DKI Jakarta perlu juga mengatur sistem transportasi, baik transportasi umum berbasis jalan maupun kereta.
DICKY KURNIAWAN | ANTARA
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto
Foto 
