Mengenal Partai Keadilan Sejahtera, Partai Langganan Oposisi yang Berakar dari Gerakan Ikhwanul Muslimin di Timur Tengah

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menjadi satu di antara 3 partai anggota Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden 2024. Diketahui pada dua edisi Pemilu sebelumnya, partai ini juga bertindak sebagai oposisi. Dalam sejarah perkembangannya, diketahui jika partai ini berakar dari gerakan Ikhwanul Muslimin yang berasal dari Timur Tengah dan Mesir. Bagaimanakah profil partai ini? 

Partai Keadilan Sejahtera pada awalnya bernama Partai Keadilan. Partai ini berdiri pada tahun 1998. Partai Keadilan sangat kental dengan Islam dan Timur Tengah. Dalam proses pendiriannya, banyak dibantu sejumlah tokoh Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Timur Tengah.

Yusuf Supendi, salah satu pendiri Partai Keadilan menuturkan, tokoh-tokoh di awal pendirian PKS, kata Yusuf, merupakan aktivis Ikhwanul Muslimin di Indonesia. Gerakan ini sendiri awalnya digagas sejumlah mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Madinah, Arab Saudi, termasuk Yusuf sendiri dan KH Hilmi Aminuddin.

Latar belakang Hilmi sebagai anak Panglima Militer Darul Islam, Danu Muhammad Hasan, menurut Yusuf, juga sudah diketahui banyak pendiri PK lainnya ketika itu. Hilmi mengenal Ikhwanul Muslimin di Arab Saudi dan mendirikan gerakan ini di Indonesia sepulangnya dia ke Tanah Air. Yusuf juga mengaku bagian dari gerakan Ikhwanul Muslimin yang didirikan Hilmi itu.

Karena itulah, di awal masa perkembangannya, PKS banyak dibantu gerakan persaudaraan muslim itu. "Ketika pertama kali ikut Pemilu 1999 lalu, kami juga disokong secara pendanaan dari Timur Tengah," kata Yusuf. Jumlahnya, kata Yusuf, sampai lebih dari 90 persen. 

Dalam mengembangkan partai, kader-kader Partai Keadilan dikenal menggalang suara dari kalangan aktivis tarbiyah berusia muda. Namun ternyata, Partai Keadilan saat itu dinilai belum menarik sebagian pemilih Indonesia. Pada Pemilu 1999, suara mereka hanya 1,3 persen.

Sejumlah perubahan dilakukan. Singkat cerita, pada tahun 2022, Partai Keadilan mengganti namanya menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Pada pemilu legislatif 2004, PKS berhasil meraih 7,34 persen suara atau 45 kursi dari 550 kursi yang diperebutkan. Pencapaian itu dianggap luar biasa. Sejak itu, PKS terus menanjak menjadi kekuatan politik yang amat diperhitungkan di negeri ini.

Dilansir dari laman resmi Partai Keadilan Sejahtera, berdirinya PKS secara resmi dideklarasikan pada 20 April 2002 dengan bertempat di lapangan silang Monas, Jakarta. Pada tahun yang sama juga PKS disahkan sebagai partai politik yang berbadan hukum oleh Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada saat itu. 

Tidak lama berselang, PKS juga lolos dalam verifikasi partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia sehingga dapat mengikuti kontestasi Pemilihan Umum 2004.

Pada Pemilu 2004, PKS menjadi partai politik yang lolos parliamentary threshold dan menjadi partai yang berhak mengirim para wakilnya menjadi anggota legislatif di DPR maupun MPR RI. Dalam perhelatan selanjutnya, PKS juga selalu lolos sebagai partai politik nasional di DPR RI. 

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PKS juga mengirimkan kader-kader untuk mengisi amanah sebagai Menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu I dan II.

Sejak Pemilu dan Pilpres 2014, PKS berada diluar pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga saat ini. PKS menjadi partai politik yang senantiasa kritis menyuarakan kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat di parlemen. Sejak keikutsertaan partai ini dalam Pemilihan Umum dari 2004 hingga 2019, jumlah pencapaian persentase suara PKS selalu meningkat dengan perolehan diatas 7 persen. 

Namun pada 2014, perolehan suara partai pimpinan Ahmad Syaikhu tersebut mengalami penurunan pada angka 6.79 persen. Kendati demikian, mereka tetap mengalami peningkatan jumlah suara dari Pemilu 2009 yang sebelumnya sebanyak 8.206.955 suara menjadi 8.480.204. 

PKS Di Pemilu 2024

Pada Pemilu 2024 mendatang, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menargetkan mendapat 15 persen suara. Presiden PKS Ahmad Syaikhu berharap partainya punya perwakilan yang beragam di Senayan.

Ia mengatakan, partainya mendaftarkan bakal caleg dengan berbagai latar belakang. "Banyak dari kalangan purnawirawan, pensiunan dan anak-anak milenial untuk merapatkan diri melalui PKS dan itu diserap oleh kami dan tersebar di berbagai wilayah," kata Syaikhu saat ditemui di kantor KPU RI, Senin, 8 Mei 2023. 

Para bakal caleg itu tersebar di 84 daerah pemilihan yang ada di seluruh Indonesia. Pada pemilu kali ini, PKS menjadi partai yang pertama mendaftarkan bakal caleg mereka ke KPU.

Adapun PKS menyebut salah satu wilayah yang menjadi lumbung suara partainya adalah dari Jawa Barat. "Tentu yang pertama adalah di daerah ada Bidang Pembinaan Wilayah (BPW) Jawa Barat," katanya saat ditemui di Kantor KPU RI, Senin, 8 Mei 2023. 

Selain itu, pada 23 Februari 2023 lalu,  PKS resmi mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden atau Capres 2024. Deklarasi ini diputuskan dalam Musyawarah Majelis Syura (MMS) VIII PKS di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyebut ada tiga parameter yang digunakan partainya untuk mendukung Capres, yang sudah diputuskan sejak Musyawarah Majelis Syura. Ketiganya yaitu nasionalis religius, simbol perubahan, dan punya peluang menang besar.

Pilihan Editor: Tanggapi Pertemuan AHY-Puan, PKS: Bukan Berarti Keluar Koalisi