Pesan Anggota DPD Soal Netralitas Aparat dalam Pilkada Jateng 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Tengah, Muhdi, mengingatkan aparat harus benar-benar menjaga netralitasnya pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jateng 2024. Muhdi menyampaikan hal tersebut di Semarang pada Ahad, 13 Oktober 2024.

“Khusus yang pilgub (pemilihan gubernur dan wakil gubernur), ya namanya memang harus ekstra karena di situ kebetulan sama-sama purnawirawan,” kata Muhdi.

Pilgub Jateng 2024 diikuti oleh dua pasangan calon (paslon), yakni paslon nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi alias Hendi yang diusung PDI Perjuangan. Andika adalah purnawirawan jenderal TNI bintang empat yang pernah menjadi Panglima TNI, sedangkan Hendi adalah mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI dan mantan Wali Kota Semarang.

Paslon nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen diusung sembilan partai politik, yakni Nasem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golkar, Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Luthfi adalah purnawirawan jenderal polisi bintang tiga yang pernah menjabat Kepala Polda Jateng dan Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan, sedangkan Taj Yasin Maimoen adalah mantan Wakil Gubernur Jateng.

“Keduanya orang-orang besar dari dua institusi yang sebenarnya memang tidak punya hak pilih (TNI/Polri), tetapi mereka punya power yang sangat besar,” kata mantan Rektor Universitas PGRI Semarang itu.

Karena itu, Muhdi berharap kedua pihak bisa saling menahan diri dengan menjaga netralitas pada penyelenggaraan Pilgub Jateng agar berjalan dengan damai dan lancar sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil).

“Kami berharap tidak terjadi katakanlah kubu-kubuan yang akhirnya nanti tidak saja berefek pada penyelenggaraan pilgub, tetapi juga setelahnya antara institusi TNI dan Polri yang sering terjadi di bawah," katanya.

Sebagai Wakil Ketua Komite I DPD RI, Muhdi mengatakan komitenya membidangi salah satunya berkaitan dengan menjaga ketertiban dan keamanan sehingga perlu mengingatkan tentang pentingnya netralitas aparat.

“Jadi kami berharap semuanya menahan diri. Mereka kan sudah purna dan sedang mencalonkan diri. Berikanlah kesempatan kepada rakyat untuk memiliki kepala daerahnya yang terbaik," ujar dia.

Ketua PGRI Jateng itu juga menyoroti netralitas aparatur sipil negara (ASN) yang justru selalu mendapatkan pengawasan berlebihan. Padahal, ASN memiliki hak pilih. Sebagai orang yang terdidik dan cerdas, kata dia, ASN memiliki preferensi dalam memilih berdasarkan literasi visi dan misi masing-masing paslon yang disampaikan saat kampanye

“Kenapa PNS selalu diawasi berlebihan? Memang mereka harus netral, artinya sebagai PNS tidak boleh berkampanye, tetapi kan mereka punya hak pilih. Mereka juga berhak untuk mendapatkan informasi yang cukup dari semua calon tentang visi dan misinya," kata dia.

Pilihan editor: Suswono Sebut akan Jadikan Ketua RT-RW Telinga dan Mata Gubernur, Apa Maksudnya?