Raja Kayu Pembalak Batang Gadis

Staf Kedutaan Besar RI curiga karena Adelin tak dapat menunjukkan bukti izin tinggal di Cina. Alasan perpanjangan masa berlaku paspornya dianggap janggal karena dia mengaku sedang mengikuti pendidikan di Cina. Adelin kemudian ditangkap dan sempat mengeluh sakit di bagian dada.

Staf KBRI segera membawanya ke Rumah Sakit Wujing di Beijing, tapi Adelin tidak mau. Ia meminta rumah sakit yang lebih bagus. Adelin minta dibelokkan ke Klinik Sino German. Saat keluar dari klinik, Adelin kabur. Tiga petugas berusaha mengejarnya, tapi mereka dihadang sekitar 20 orang yang tak dikenal.

Sempat terjadi pemukulan, penendangan, dan penyekapan terhadap tiga anggota staf KBRI. Di pelataran parkir Hotel Sheraton Beijing, sekitar 100 meter dari Klinik Sino German, anggota staf KBRI itu dan satu orang tak dikenal memperebutkan Adelin. Kejadian itu menarik perhatian petugas keamanan Hotel Sheraton. Ketiganya ditangkap, lalu dibawa ke kantor polisi. Usaha pelarian itu pun gagal. Adelin langsung diterbangkan lagi ke Medan untuk diserahkan ke Polda Sumatera Utara.

Namun, pada November 2007, putusan Pengadilan Negeri Medan justru membebaskan Adelin. Leonard mengungkapkan, salah satu amar putusan dalam putusan bebas ini adalah mempertimbangkan surat dari Menteri Kehutanan saat itu, M.S. Kaban, yang menyatakan bahwa Adelin Lis hanya melakukan pelanggaran administrasi, bukan tindak pidana.

Kejaksaan Agung memberikan keterangan pers terkait pemulangan buronan Adelin Lis di Jakarta, 17 Juni 2021. ANTARA/Laily Rahmawaty

Keesokan harinya, Adelin kembali raib dari Indonesia. Saat itu, kepolisian tengah menyiapkan tuduhan kejahatan pencucian uang untuk Adelin. Ia pun kembali masuk daftar pencarian orang (DPO). Jaksa penuntut umum juga mengajukan kasasi dari kasus yang menjerat Adelin ini. Pada 31 Juli 2008, majelis kasasi yang dipimpin Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menjatuhkan vonis penjara dan denda kepada Adelin Lis. Adelin terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Majelis memvonis Adelin dengan hukuman 10 tahun penjara serta membayar uang pengganti Rp 119,8 miliar dan US$ 2,938 juta. Jika uang pengganti itu tidak dibayar, hukumannya ditambah 5 tahun kurungan. Majelis sepakat, Adelin melakukan tindak pidana korupsi secara bersama dan terus-menerus.

Sebagai pemegang hak pengelolaan hutan, Adelin lalai atas kewajibannya melakukan tebang pilih dan menanam kembali. Akibatnya, hutan di Kabupaten Mandailing Natal rusak dan menyebabkan kerugian negara.

Pada 2012, Adelin masuk DPO Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Lama tak terdengar kabarnya, pada 2018, dia ditangkap imigrasi Singapura karena ditemukan data yang sama untuk dua nama yang berbeda. Ia menggunakan paspor atas nama Hendro Leonardi.

Dari data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara, keluarga Adelin Lis sudah mengembangkan bisnis dengan mendapatkan sebagian izin hak pengusahaan hutan (HPH) seluas 58.590 hektare sejak 1998 dengan masa izin berlaku selama 55 Tahun. Keluarga Adelin juga memiliki usaha bisnis perkebunan serta perhotelan.

Namun operasi produksi bisnis kayu yang dilakukan keluarga Adelin berkontribusi dan menyumbangkan hilangnya kayu yang ada di kawasan hutan, serta telah dimanfaatkan untuk kepentingan bisnisnya. Direktur Eksekutif Walhi Daerah Sumatera Utara, Doni Latuparisa, mengatakan penegak hukum harus membuka kasus-kasus perusakan hutan yang dilakukan Adelin.

Ia menambahkan, masih terdapat aktor-aktor lain yang membantu Adelin yang tidak tersentuh hukum. “Ini momentum membuka kembali kasus-kasus yang dilakukan Adelin cs. Aktor lain coba diusut juga,” tutur Doni saat dihubungi, kemarin.

Kini Adelin sedang menunggu pemulangan kembali ke Indonesia setelah pengadilan Singapura memutuskan mendeportasinya atas pelanggaran keimigrasian. Kedutaan Besar RI di Singapura menyatakan terus berkomunikasi dengan otoritas di Singapura dan Kejaksaan Agung untuk urusan pemulangan Adelin. “Pada saat ini sikapnya adalah pulang memakai maskapai Garuda Indonesia dengan tujuan Jakarta. Selain itu, SPLP (surat perjalanan laksana paspor) tidak akan diberikan,” ujar Dubes Singapura, Suryopratomo.

MAJALAH TEMPO | ANDITA RAHMA | DIKO OKTARA