Adu bupati, adu program

PROSES pemilihan Bupati Tapin, Kalimantan Selatan, mirip kampanye pemilihan presiden di Amerika Serikat. Seminggu sebelum pemilihan, tiga calon mesti mengampanyekan programnya. Dan program itu akan dinilai anggota DPRD II untuk pemilihan. Adu program memang bukan di depan massa atau debat di televisi seperti calon presiden AS. Tiga calon bupati yang konon sudah disetujui Menteri Dalam Negeri Rudini untuk dipilih DPRD setempat itu mesti mengutarakan programnya di media setempat, Banjarmasin Post (11 Januari) dan Dinamika Berita (13 Januari). Tiga calon bupati yang beradu program di satu halaman koran itu adalah Fahrin Ilham (Kepala Biro Humas Pemda Kal-Sel), Knach Noor Adjie (Kepala Biro Hukum Pemda Kal-Sel), dan Noor Aidi (Kepala Dinas Pendapatan Kodya Banjarmasin). Ketiganya menyatakan sanggup meningkatkan pembangunan bagi kabupaten berpenduduk 125 ribu orang itu. Namun program masing-masing tentu berbeda. Fahrin Ilham, misalnya, punya program membangun Tapin barat untuk kawasan pertanian dan kawasan timur untuk perkebunan, pertambangan batu bara, dan industri bahan tambang. ''Jika itu berhasil, dan pendapatan rakyat sudah tinggi, baru dibangun sarana seperti jalan dan pendidikan,'' kata anggota DPR 1977-1982 itu. Sedangkan Noor Adjie menekankan pembukaan daerah terisolir. ''Pembangunan harus dirambahkan ke daerah pedesaan, terutama yang memiliki potensi ekonomi.'' Selain itu, ia juga ingin mendorong pengembangan intelektualitas masyarakat. Dan calon Noor Aidi punya program meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan pola recovery, yakni suatu sistem pelipatgandaan nilai ekonomi untuk setiap sektor pembangunan. Ia menyayang kan, PAD Tapin kini tak sampai Rp 500 juta. Sebagian dari 20 anggota DPRD II yang akan memilihnya menyambut baik kampa nye calon bupati gaya Tapin itu. ''Kami sempat mendiskusikannya,'' kata Ketua DPRD Tapin, Bakran B. Hasyim, kepada TEMPO. Ia memperkirakan, program mereka bertiga pasti akan mempengaruhi pilihan yang dijatuhkan oleh para anggota DPRD awal pekan ini. Ide beradu program semacam itu, kata Fahrin, sebenarnya datang dari Menteri Dalam Negeri. Sebab, Menteri Rudini, ketika dikerubuti wartawan di Padang seusai melantik Gubernur Hasan Basri Durin beberapa waktu lalu, sempat melemparkan idenya agar calon kepala daerah menampilkan programnya, sehingga pemilihan bukan atas dasar orangnya, tapi programnya. ''Itulah alasan kami menyampaikan program dan gagasan itu,'' kata Fahrin kepada TEMPO. Ada calon yang ditampilkan lewat adu program di koran, tapi ada pula yang lewat selebaran. Dalam selebaran berjudul ''Mendagri Kebobolan'', yang diedarkan di Tapin pekan lalu, disebutkan bahwa tiga calon tadi tak diunggulkan. Sebab, demikian bunyi selebaran, calon unggulan yang sudah disetujui Ketua DPRD II Bakran, Bupati A. Makkie, dan Gubernur Kal-Sel M. Said adalah Syaifuddin Basri. ''Ini yang mengakibatkan rakyat bingung,'' kata seorang yang membawa selebaran itu dari kantor DPRD Tapin. Ternyata anggota DPRD Tapin tak terpengaruh oleh selebaran itu. Suara terbanyak (10 suara) mereka berikan kepada Knach Noor Adjie. Dua calon lainnya, Noor Aidi dan Fahrin, cuma mendapat dukungan 1 dan 9 suara. Agus Basri dan Almin Hatta (Banjarmasin)