Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Markas pusat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengultimatum pemerintah Indonesia agar segera mengevakuasi seluruh warga Indonesia, baik tenaga pendidik atau tenaga medis dari seluruh wilayah Papua.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Juru bicara TPNPB Sebby Sambom mengatakan, milisi TPNPB menolak adanya infiltrasi yang dilakukan pemerintah, dengan cara menyusupkan prajurit TNI-Polri, baik dalam peran sebagai tenaga pendidik atau tenaga kesehatan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Mereka (guru dan tenaga kesehatan di Papua) adalah intelijen, bukan warga sipil," kata Sebby saat dihubungi, Jumat, 4 April 2025.
Sebby menilai, tudingan TPNPB terhadap guru dan tenaga kesehatan yang merupakan agen intelijen TNI-Polri, diperkuat dengan pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Panglima TNI sempat mengatakan bahwa prajuritnya di Papua juga bertugas sebagai tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
Menurut Sebby, tidak ada alasan lain bagi milisi TPNPB untuk tidak melakukan serangan terhadap mereka yang dianggap sebagai kombatan. Ia kembali meminta agar pemerintah segera mengevakuasi seluruh warga negara Indonesia dari tanah Papua.
"Sebelum kami melakukan penyerangan yang lebih besar," ujar dia.
Profesor Riset pada Pusat Riset Kewilayahan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Cahyo Pamungkas menilai, terdapat faktor yang melatarbelakangi milisi TPNPB mengincar para guru dan tenaga medis di Papua.
Ia mengatakan, tingginya rasa tidak percaya dan kekhawatiran milisi TPNPB terhadap kehadiran mereka yang dianggap sebagai bagian dari pemerintah, menyebabkan tindakan extrajudicial killing masif terjadi di Papua.
"Ketidakpercayaan dan kekhawatiran mereka sudah terinternalisasi dan memuncak, sehingga kerap menganggap warga sipil yang bukan orang Papua asli sebagai bagian dari agen intelijen," kata Cahyo saat dihubungi, Jumat, 4 April 2025.
Namun, Cahyo melanjutkan, meski terdapat rasa ketidakpercayaan dan kekhawatiran yang tinggi dalam milisi TPNPB, tindakan penyerangan terhadap warga sipil adalah suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan atas dasar apa pun.
Apalagi, kata dia, dalam peristiwa penyerangan di Yahukimo yang menyebabkan tewasnya guru, tidak ada bukti otentik yang menyatakan para korban adalah bagian dari mata-mata.
"Pernyataan Panglima TNI tidak dapat digeneralisir bahwa semua guru dan tenaga medis di Papua adalah prajurit TNI. Ini tentu keliru," ujar dia.
Chayo mengatakan TNI harus segera menentukan zona rawan konflik di Papua untuk mengantisipasi terjadinya serangan TPNPB. Pemetaan ini, kata dia, akan membuat TNI lebih mudah dalam memastikan perlindungan bagi warga sipil yang ditugaskan di Papua.
"Yang tak kalah penting, adalah upaya penyelesaian yang harus dilakukan dengan pendekatan dialog, bukan keamanan," kata Cahyo.
Adapun, pada Jumat, 21 Maret lalu milisi TPNPB dari Kodap XVI Yahukimo melancarkan penyerangan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Dalam serangan ini, enam guru dinyatakan tewas.
Kepala Penerangan Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih Kolonel Candra Kurniawan mengatakan, korban tewas dengan cara dibakar hidup-hidup oleh milisi TPNPB.
Menurut Candra, para korban dibakar ketika masih berada di dalam gedung sekolah. "Mereka (TPNPB) membakar sekolah dan rumah guru," kata Candra.
Foto 
