Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Alwi Shihab berharap partai yang didirikan para ulama Nahdlatul Ulama (NU) itu bisa terus meningkatkan perolehan suaranya pada Pemilu 2024. Menurut dia, justru aneh jika ada orang NU yang memilih partai lain selain PKB.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia menjelaskan, salah satu kunci untuk membesarkan PKB adalah membuat warga NU kompak dalam satu gerbong politik. Alwi menyebut kemenangan tak bisa serta-merta diraih dengan doa, melainkan juga perlu kerja-kerja yang dipelopori oleh para ulama.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kita harus mencari celah agar warga NU ini bisa kompak, sepakat untuk memenangkan partai ini. Kalau ada orang NU yang memilih partai selain PKB itu agak aneh sebenarnya, apalagi memusuhi," kata Alwi dalam keterangannya, Jumat, 13 Januari 2023.
Pernyataan Alwi tersebut disampaikan saat menjadi pembicara dalam acara Ijtima’ Ulama Nusantara di Jakarta. Ia mengingatkan agar PKB mencari cara supaya warga NU merasakan urgensi untuk bersatu dalam perjuangan politik partai tersebut.
Salah satu langkah yang bisa ditempuh, kata dia, adalah menginisasi pertemuan dengan seluruh elemen termasuk jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
"Jangan dianggap jalan sendiri bisa besar. Para ulama disini yang bisa mengambil inisiatif bagaimana caranya organisasi Islam terbesar di dunia, NU namanya luar biasa, apalagi di luar negeri," kata Alwi.
Menurut dia, NU lah yang melahirkan PKB. Jika PKB menang pada 2024, kata dia, maka apa yang diperjuangkan NU bisa dilakukan PKB di jalur politik.
"Ini penting untuk dibicarakan, mungkin di level ulama khususnya di daerah. Dewan Syuro PKB kita harapkan bisa bersinergi sehingga hasil kesepakatan kerja sama akan terlihat perolehan suara PKB," ujarnya.
Selain Alwi, forum Ijtima’ Ulama ini juga dihadiri oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta para ulama se-Indonesia.