Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan membenarkan kabar mundurnya politisi Ferdinand Hutahaean dari Partai Demokrat. Ferdinan merasa berbeda prinsip dengan arah politik partai yang didirikan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Benar, beliau sudah menyatakannya melalui cuitan pribadi beliau di Twitter," kata Ossy dalam pesan singkatnya kepada Antara, Minggu 11 Oktober 2020.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Lebih lanjut, Ossy secara pribadi, menyampaikan terima kasih kepada Ferdinand atas pengabdiannya selama berjuang bersama di Partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu.
Ossy juga menyampaikan semoga Ferdinand mendapatkan sukses yang sama dalam pengabdian yang baru di luar Partai Demokrat.
Menurut Ossy, Ferdinand Hutahaean sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro (Kabiro) di bawah Departemen Energi, Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi yang diketuai oleh Rusda Mahmud.
"Posisi FH itu Kepala Biro di bawah Kepala Departemen Energi, Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi atas nama Rusda Mahmud," ujarnya.
Setelah ditinggal Ferdinand, kata Ossy, otomatis posisi itu kini lowong.
"Ya karena dia keluar, ya kosong dong sekarang," kata Ossy.
Sebelumnya, Ferdinand mencuitkan keputusannya untuk mundur dari Partai Demokrat melalui akun Twitter pribadinya. Ferdinand mengatakan alasan mundurnya adalah karena merasa berbeda prinsip dengan arah politik partai yang didirikan SBY.
"Jadi kalau sekarang pun saya akan pergi dari Partai Demokrat, itu juga karena soal prinsip dan keyakinan politik, jalan politik kebangsaan yang saya yakini terlepas apakah saya salah atau benar dengan prinsip yang saya yakini,” ujar Ferdinand melalui akun Twitter @FerdinandHaean3
Ferdinand juga menyampaikan akan mendukung pemerintah setelah memutuskan meninggalkan Partai Demokrat. Ia menjelaskan dukungannya pada pemerintah bukan semata-mata karena pribadi Presiden Joko Widodo.
Foto 
