Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Banjir bandang, tanah longsor, dan pergerakan tanah terjadi di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat akibat cuaca ekstrem yang melanda sejak Selasa, 3 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mengatakan intensitas hujan yang tinggi memicu banjir, tanah longsor, dan pergerakan tanah di beberapa titik. Kendati demikian, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Banjir tercatat melanda tujuh wilayah, termasuk Kecamatan Ciemas, Palabuhanratu, dan Gegerbitung,” kata Abdul Muhari kepada Tempo, Rabu, 4 Desember 2024.
Selain banjir, tanah longsor juga terjadi di 14 titik dengan dampak terbesar di Kecamatan Simpenan, Palabuhanratu, dan Warungkiara. Cuaca ekstrem juga memengaruhi tujuh lokasi lainnya, seperti Desa Sukaraja di Kecamatan Sukaraja dan Desa Benda di Kecamatan Cicurug. Pergerakan tanah dilaporkan di empat lokasi, termasuk Desa Sukamaju di Kecamatan Cikembar dan Desa Bantargadung di Kecamatan Bantargadung.
“BPBD Kabupaten Sukabumi bersama aparat setempat telah melakukan berbagai langkah penanganan, termasuk koordinasi intensif, pendataan dampak kerusakan, dan pelaksanaan assessment di lokasi terdampak,” kata Abdul Muhari.
Evakuasi
Abdul menuturkan, petugas BPBD dan pihak terkait melakukan evakuasi di sejumlah titik kritis menjadi prioritas utama untuk memastikan keselamatan warga. Tim BPBD juga terus mendata kebutuhan logistik dan perlengkapan mendesak lainnya guna mendukung proses penanganan dan pemulihan.
“Hingga saat ini, BPBD Kabupaten Sukabumi masih melakukan pendataan dan assessment dampak kerusakan di lapangan,” kata Abdul. “Kondisi cuaca yang belum stabil mengharuskan tim tetap siaga mengantisipasi kemungkinan bencana lanjutan.”
BNPB mengimbau pemerintah daerah, khususnya di wilayah rawan terdampak bencana hidrometeorologi untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Pemerintah daerah juga diminta untuk segera memeriksa kesiapan perangkat, personel, sumber daya, serta anggaran operasional guna menghadapi potensi darurat.
“Langkah ini mencakup kesiapan alat berat, pompa air, dan kendaraan evakuasi,” ujar Abdul.