Lagu Tentara tanpa Senjata

Janji Andika menjauhi pendekatan militer di Papua mulai terungkap dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI pada 6 November 2021. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang juga anggota Komisi Pertahanan, Lodewijk Freidrich Paulus, mengungkapkan bahwa Andika akan menerapkan strategi yang lunak dan mengutamakan komunikasi dengan masyarakat.

Menantu bekas Kepala Badan Intelijen Negara, Abdullah Mahmud Hendropriyono, itu juga menyampaikan strategi di Papua kepada sejumlah pejabat setelah dilantik sebagai panglima. Saat bertandang ke rumah dinas Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada 24 November 2021, ia menyatakan akan memerintahkan pasukannya untuk lebih intensif mendekati masyarakat Papua.

“Pendekatan humanis dan kesejahteraan harus beriringan,” ujar juru bicara Ma’ruf, Masduki Baidlowi. Begitu pula saat bersafari ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo. Politikus NasDem, Ahmad Sahroni, yang mendampingi Bambang, menjelaskan bahwa Andika menyatakan akan berdialog dengan para tokoh di Papua.

Andika pun menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. Pejabat yang mengetahui pertemuan itu menjelaskan bahwa Panglima TNI akan memperkuat pembinaan teritorial dan komunikasi prajurit di lapangan. Mahfud menyarankan TNI agar ikut membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua seperti instruksi Presiden Joko Widodo.

Mahfud juga menyinggung kasus pelanggaran hak asasi, khususnya peristiwa Paniai pada 2014. Waktu itu, lima warga sipil tewas diberondong tembakan polisi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menetapkan kasus tersebut sebagai pelanggaran HAM berat.

“Koordinasi dan pembuktian kasus itu akan diselesaikan Panglima TNI, Kemenkopolhukam, dan Kejaksaan Agung,” kata Mahfud setelah bertemu dengan Andika. Panglima TNI sedikitnya dua kali mengunjungi Papua pada pekan pertama dan terakhir Desember 2021. Andika mengumpulkan para komandan satuan dan memerintahkan semua satuan tugas beroperasi seperti di daerah lain.

Menurut Andika, operasi militer di Papua cenderung tak efektif. Salah satu indikasinya adalah jumlah senjata yang disita dari kelompok kriminal di Papua. Andika menyebutkan operasi TNI di Papua cuma bisa mengambil 111 pucuk senapan dalam dua tahun terakhir. Pada periode yang sama, prajurit di Sumatera dan Kalimantan dapat merampas 160 dan 516 pucuk senjata.

Andika menyatakan dua wilayah itu hampir tak pernah terdengar hiruk-pikuk kekerasan. “Artinya, dengan kekuatan normal, kita bisa membantu tanpa ada pihak yang harus menjadi korban. Saya memiliki keyakinan kita bisa melakukan hal yang sama di Papua dengan gelar satuan yang normal," tutur Andika.

Komandan Distrik Militer Maybrat Letnan Kolonel Harry Ismail, yang hadir dalam pertemuan dengan Andika di Markas Kodam Kasuari, Manokwari, pada 23 Desember 2021, bercerita, Panglima menyatakan prajurit belum cukup intensif bersilaturahmi dengan warga Papua. “Sering berdialog akan memunculkan kepercayaan masyarakat,” ujar Harry menirukan ucapan Andika.

Mengikuti perintah Panglima TNI, Harry kini memerintahkan prajuritnya agar tak memamerkan senjata ketika mendatangi rumah warga Maybrat. Pasukan tetap harus membawa senjata untuk berjaga-jaga jika disergap kelompok kriminal bersenjata. Awal September 2021, empat tentara penjaga Pos Rayon Militer Kisor di Distrik Maybrat tewas tertembak.

Harry juga meminta personel Komando Distrik Militer Maybrat membantu jemaat gereja lokal saat ibadah Natal. Sehari seusai perayaan keagamaan itu, anggota Kodim Maybrat mengantar puluhan warga Kisor pulang ke rumah. Mereka mendekam hampir tiga bulan di kamp pengungsian karena kelompok bersenjata merangsek ke kampung warga. “Kami memberikan jaminan keamanan,” kata Harry.

Robianus Kambu, umat Gereja Kemah Injili Indonesia Lahairoi di Maybrat, bercerita bahwa tentara membantu menjaga area gereja saat malam Natal, 24 Desember 2021. Para prajurit mengenakan seragam loreng hijau. Ia melihat tak lebih dari dua tentara yang memanggul senjata. “Ada prajurit ikut pelayanan Natal dengan menjadi anggota paduan suara,” tuturnya.

Andreas Mandacan, warga Distrik Manokwari Barat, mengatakan keluarganya pernah terbantu oleh operasi pembinaan teritorial TNI. Pada 18 Desember 2021, putrinya yang berumur 7 tahun hilang. Andreas lalu melapor kepada bintara yang berdinas di distrik itu.

Para bintara TNI langsung berupaya mencari anak Andreas. Dua hari menghilang, putri Andreas ditemukan di warung makan yang berjajar di Kelurahan Amban. “Tentara memakai foto anak saya di media sosial saat melakukan penyisiran,” ujar Andreas.

•••

KEPOLISIAN Daerah Papua mencatat, sepanjang 2021 terjadi 92 konflik di Papua. Pertikaian bersenjata antara lain terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Yahukimo, Nduga, dan Pegunungan Bintang. Ada 15 tentara dan polisi serta 19 warga sipil yang tewas.

Pada pekan kedua Oktober 2021, pertempuran juga terjadi di Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang. TNI diduga menyiram wilayah itu dengan mortir buatan Serbia. Setelah Jenderal Andika Perkasa mendorong pendekatan nonmiliter, konflik antara TNI dan kelompok kriminal bersenjata terjadi di Distrik Suru-suru, Yahukimo, 3 Desember 2021, dan menewaskan satu tentara. (Baca: Aktor Penyulut Serangan dan Kerusuhan Kiwirok, Papua)

Seorang perwira tinggi TNI yang pernah bertugas di Papua menjelaskan, model pembinaan teritorial dan dialog dengan warga sebenarnya sudah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Pendekatan itu disesuaikan dengan status keamanan wilayah di Papua. Di lapangan, TNI membagi wilayah operasi di Papua menjadi tiga: hitam, abu-abu, dan putih.

Panglima TNI Jendral TNI Andika Perkasa pada hari kedua kunjungannya ke Papua di Merauke, Papua, 22 Desember 2021. kodam17cenderawasih-tniad.mil.id

Menurut perwira ini, TNI mengutamakan operasi tempur di area hitam karena serangan kelompok bersenjata sering terjadi. Ada enam daerah hitam, yakni Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, Intan Jaya, Mimika, Lani Jaya, dan Nduga. Di wilayah abu-abu dan putih yang minim konflik, prajurit mengajari warga beternak dan bercocok tanam.

Peneliti dari Institute of Southeast Asian Studies-Yusof Ishak Institute, Made Supriatma, menilai pendekatan nonmiliter tak akan efektif jika TNI tak menarik pasukan non-organik dari Papua. “Harus ada gencatan senjata kalau ingin berdialog,” ucapnya.

Made mengatakan keputusan mengedepankan dialog tak hanya menjadi tanggung jawab TNI. Kebijakan politik untuk bernegosiasi dengan kelompok kriminal senjata berada di tangan Presiden Joko Widodo. Made menilai pemerintah enggan mengakui perwakilan dari kelompok pro-kemerdekaan di Papua.

Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, mengatakan strategi nonmiliter harus diiringi dengan keseriusan untuk mengusut tuntas pelanggaran hak asasi yang terjadi di Papua. Ia mengakui ada sejumlah kasus seperti pembunuhan Yeremia Zanambani, pendeta di Intan Jaya, yang diproses oleh pengadilan militer. “Korban kerap merasa vonis untuk prajurit terlalu ringan,” katanya. (Baca: Jejak Tentara di Kandang Babi)

Anam menyebutkan jumlah personel militer yang bertugas di Papua berpotensi menimbulkan masalah. Karena itu, aksi kelompok bersenjata sebaiknya dihadapi oleh kepolisian dengan pendekatan tindak pidana sipil, alih-alih kejahatan militer.

Kepala Penerangan Kodam Cenderawasih Kolonel Aqsha Erlangga menjelaskan, pendekatan nonmiliter justru akan menambah personel TNI, khususnya di markas rayon dan distrik militer persiapan. Jumlah prajurit juga tak sebanding dengan luas area yang harus dikawal. “Sehingga kegiatan teritorial dan komunikasi sosial di Papua bisa seperti di provinsi lain,” ujar Aqsha.

Menurut Aqsha, Panglima TNI juga mengubah pola operasi pasukan. Sebelumnya, TNI mendorong operasi tempur yang didukung satuan tugas yang berasal dari luar Papua. Dengan operasi teritorial, TNI hanya mengandalkan prajurit anggota rayon dan distrik militer di Papua.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian RI Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo mengungkapkan polisi juga akan menerapkan pendekatan humanis. Kepolisian pun mengalami kekurangan personel di Papua dan berencana merekrut hingga 4.000 anggota baru. Dedi menyebutkan rekrutmen personel Polri di Papua berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dimintai tanggapan soal kebijakannya menangani Papua, Jenderal Andika Perkasa mengaku masih mendalami tugasnya sebagai Panglima TNI. Ia mengatakan ingin memahami tugas tersebut sebelum menjelaskan secara terbuka kepada publik.

Dalam sejumlah kesempatan, Andika menjelaskan penanganan konflik di Papua. Ia menyatakan tugas prioritas tentara adalah pembinaan teritorial. Tugas itu juga berlaku bagi Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara dan Angkatan Laut. “Mereka berfokus pada tugas pokok dan fungsi komunikasi sosial. Tiada yang lain,” kata Andika.

HUSSEIN ABRI DONGORAN, BUDIARTI UTAMI PUTRI, AVIT HIDAYAT, EGI ADYATAMA, HANS ARNOLD KAPISA (MANOKWARI)