Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan mengatakan akan membatasi kuota sebanyak 30 orang per hari untuk masyarakat yang melakukan cek kesehatan gratis. Adapun program besutan Presiden Prabowo Subianto ini rencananya akan dijalankan pada Senin, 10 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi, menyatakan pembatasan ini untuk mengantipisasi membludaknya antrean masyarakat saat melakukan pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas. "Untuk kuota maksimal, ini kita lakukan pembatasannya, supaya masyarakat nanti nggak jengkelnya sudah cukup ramai banget dan juga menunggu lama," ujar dia saat konferensi pers persiapan peluncuran Cek Kesehatan Gratis di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, pada Jumat, 7 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Maria menyatakan bahwa pembatasan kuota ini masih dapat bervariasi. Kementerian Kesehatan membuka kemungkinan penambahan hingga 50 orang per hari. Namun, hal tersebut akan dievaluasi terlebih dahulu di seluruh puskesmas di Indonesia. "Teman-teman di puskesmas juga akan evaluasi, kalau bisa menambah maka kuota itu akan ditambahkan melalui sistem digital," kata dia.
Maria juga menjelaskan bahwa pembatasan ini bertujuan untuk mengantisipasi untuk masyarakat yang mendaftar secara manual tanpa menggunakan sistem digital milik Kementerian Kesehatan. "Yang kami harap itu sangat sedikit, tapi kami harap semua bisa mendaftar melalui (aplikasi) Satu Sehat," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun untuk salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
"Ada yang dari Kemenkes dan quick win, ditambah sama Pak Prabowo," kata Budi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Februari 2025.
Terdapat dua jenis program pemeriksaan kesehatan gratis. Program pertama berupa pemeriksaan kesehatan untuk anak usia sekolah yang akan dilakukan di sekolah masing-masing.
"Ada sekitar 250 ribu sekolah dengan total 56 juta anak usia sekolah. Program ini dilakukan saat mereka masuk sekolah," kata dia saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Ahad, 2 Februari 2025.
Sementara itu, program kedua adalah pengecekan kesehatan bagi masyarakat dengan usia di bawah maupun di atas usia sekolah. Keberlangsungan pengecekan kesehatan bagi dua kelompok besar masyarakat ini akan diadakan di 10 ribu puskesmas dan 15 ribu klinik swasta di seluruh Indonesia yang disiapkan.
"Waktunya kapan? Pada saat ulang tahunnya mereka plus satu bulan. Misal yang ulang tahunnya Januari, Februari, dan Maret kebagian itu, boleh sampai April," ucapnya.
Adapun masyarakat yang memiliki akses digital diimbau untuk mengunduh aplikasi Satu Sehat dan melengkapi formulir data diri yang meliputi hari, bulan, dan tahun lahir. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, menyatakan bahwa pendataan digital ini bertujuan untuk mengurangi potensi antrean yang mengular di lokasi skrining.
"Jadi semua yang punya ponsel, punya akses digital, itu kami haruskan untuk download Satu Sehat," katanya saat ditemui di Kantor Kemenkes, Rabu, 25 Januari 2025.
Sementara itu, bagi yang tidak memiliki ponsel bisa dibantu anggota keluarganya yang memiliki ponsel, seperti orang tua atau anaknya. Aplikasi tersebut memungkinkan pendaftar memasukkan lebih dari satu data diri di dalamnya.
"Dan untuk lokasi-lokasi yang masih minim akses digital atau bahkan tidak ada sama sekali akan mendapat bantuan dari satuan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) setempat," tuturnya.
Kemudian, sebagai salah satu bagian dari pemeriksaan, pendaftar akan diminta menjawab beberapa pertanyaan melalui sebuah kuesioner terkait kondisi kesehatan mereka. Misalnya mengenai kesehatan mental, kesehatan lansia, riwayat penyakit, dan sebagainya.
Kuesioner yang telah penuh terisi selanjutnya bisa dibawa ke puskesmas terdekat untuk ditunjukkan ke petugas yang berjaga. Bersamaan dengan hasil kuesioner tersebut, masyarakat hanya perlu menyertakan kartu tanda penduduk (KTP) dalam rangka sinkronisasi data untuk bisa menggunakan fasilitas skrining gratis.
Maria menjelaskan bahwa setelah mengisi data diri secara lengkap di aplikasi Satu Sehat yang sudah diunduh, pendaftar akan menerima notifikasi pengingat untuk mengaktifkan keanggotaan BPJS Kesehatan di H-30 hari ulang tahunnya. Satu Sehat akan kembali mengirimkan notifikasi tujuh hari sebelum tanggal ulang tahun terdaftar untuk meminta pendaftar mengisi kuesioner pemeriksaan, serta satu hari sebelum hari pengecekan untuk mengingatkan jadwal skrining.
"Lalu kalau hampir 30 hari enggak datang (skrining), akan dapat reminder lagi, ‘kamu harusnya skrining loh, nanti datang, ya’," ucapnya.
Meski demikian, Menkes Budi menyatakan bahwa keanggotaan BPJS Kesehatan tidak menjadi persyaratan wajib untuk mengikuti skrining atau pemeriksaan kesehatan gratis yang diadakan pemerintah.
Pihaknya tetap menganjurkan seluruh calon peserta skrining untuk mempersiapkan BPJS Kesehatan aktif guna memudahkan tata laksana skema pengobatan jika ternyata ditemukan adanya penyakit yang perlu penanganan setelah pengecekan. "Tata laksananya, kalau mau gratis, ya harus jadi anggota BPJS," tuturnya.
Pilihan Editor: Wakil Ketua Komisi IX DPR: Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Program Cek Kesehatan Gratis
Hendrik Yaputra dan Hanin Marwah berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
