Cita-cita primadona

"DIPLOMASI kanguru" Perdana Menteri Australia Paul John Keating tak lepas dari puja-puji. Sebelum mengakhiri kunjungan kenegaraannya yang pertama ke luar negeri, pekan lalu, ia memuji Indonesia. "Indonesia dan Australia ditakdirkan menjadi tetangga. Pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto menjadi suatu peristiwa penting bagi sejarah strategi kawasan ini," katanya di muka wartawan. Paul Keating, 48 tahun, memang bukan Bob Hawke. Hawke adalah pemimpin ALP (Partai Buruh Australia) yang berdiri di sebelah kiri. Beberapa tahun jadi Perdana Menteri, ia bersikap keras dalam masalah Timor Timur. Beda dengan Keating yang kebagian kursi menteri keuangan dalam kabinet Hawke. Selama di Indonesia, ia tak terlalu menyoalkan Timor Timur. Ia memuji langkah Indonesia menyelesaikan insiden 12 November 1991 dan mengakui hal itu bukan kebijaksanaan pusat. Keating memang melihat Indonesia sebagai negara tetangga yang perlu sering disapa. Sebagai orang kanan, Keating juga bersikap pragmatis. Selama melakukan "diplomasi kanguru", ia mengantongi sejumlah bantuan dan kerja sama ekonomi. Misalnya, dua dari tiga perjanjian yang diteken Menteri Ali Alatas dan Dubes Philip Flood yang disaksikan kedua kepala pemerintahan ialah Perjanjian Pajak Ganda dan Perjanjian Perikanan. Selain itu juga ada peresmian kantor dagang Australia di Surabaya. Juga penandatanganan MOU (Memorandum of Understanding), bantuan Proyek Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Timor Timur. Proyek yang merupakan bantuan hibah dari Australia sejumlah A$ 11,945 ini menunjukkan perhatian khusus Australia pada rakyat Timor Timur. Di samping itu, ia juga mengutarakan sikap-sikap yang ada di negerinya. "Perhatian yang tak proporsional terhadap Timor Timur di Australia tidaklah berarti kami tak berminat memperhatikan kesejahteraan 182 juta rakyat Indonesia di 26 propinsi lainnya," kata Keating berpidato di hadapan Forum Politik Departemen Luar Negeri di Hotel Borobudur. Bahkan ia juga tak bermaksud membantu Tim-Tim lantaran provinsi itu dekat dengan Australia tapi karena ada masalah lain seperti Australia punya hubungan sejarah dengan Tim-Tim sejak Perang Dunia II dan banyak orang Tim-Tim bermukim di Australia. "Sejak 1979 kami telah mengakui kedaulatan Indonesia atas daerah itu," katanya. Ia mengaku membicarakan juga masalah Tim-Tim dengan Presiden Soeharto. "Saya juga menyatakan keprihatinan Australia tentang bagaimana perlakuan terhadap para demonstran. Saya berpendapat bahwa orang yang berdemonstrasi tak patut ditangkap maupun dihukum," kata Keating. Ia berulang kali menekankan agar kedua negara bisa bekerja sama di bidang-bidang yang sama kepentingannya. Salah satunya adalah forum konsultasi tetap antarmenteri yang disebutnya Ministerial Forum. "Kami menyambut usul ini dengan baik," ujar Menteri Ali Alatas. Alatas mengusulkan agar forum itu juga bisa dilakukan menteri apa saja. Ide lain yang dilontarkan Keating adalah KTT APEC (Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik). Menanggapi gagasan itu Presiden Soeharto, menurut Menteri Moerdiono, mengharapkan agar hal itu dipersiapkan secara matang. Indonesia tampaknya masih melihat ada banyak masalah di antara negara Asia Pasifik. Lain halnya dengan Keating. KTT APEC, bila terjadi, akan menjadi mimbarnya untuk tampil sebagai "primadona". Leila S. Chudori dan Liston P. Siregar (Jakarta)