Daftar 24 Daerah yang Harus Gelar Pemungutan Suara Ulang Menurut Putusan MK

Perbesar

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo (kedua kiri) memimpin sidang pembacaan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) tahun 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 24 Februari 2025. Antara/Indrianto Eko Suwarso

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah usai menyelesaikan sengketa Pilkada 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Secara prinsip, KPU segera menindaklanjuti putusan MK," kata Komisioner KPU August Mellaz, Selasa, 25 Februari 2025 dikutip dari Antara.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Setelah pembacaan putusan, KPU kini tengah mengkaji aspek hukum, teknis penyelenggaraan, dan konsekuensi anggaran dari PSU. Selain itu, KPU melakukan koordinasi dengan jajaran di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan implementasi putusan MK berjalan sesuai aturan.

BACA JUGA

KPU Berupaya agar Pengiriman Logistik untuk PSU di Kuala Lumpur Tepat Waktu

KPU Sumbar Rencanakan Pemungutan Suara Ulang DPD RI pada 13 Juli

Menurut informasi di laman resmi Mahkamah Konstitusi RI, dari seluruh perkara tersebut, MK mengabulkan 26 permohonan, menolak 9 perkara dan tidak menerima 5 perkara lainnya. Dengan berakhirnya sidang ini, MK dinyatakan telah menyelesaikan seluruh 310 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) 2024.

Selain itu, MK mengeluarkan dua putusan tambahan. Pertama, pada Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang berkaitan dengan Kabupaten Puncak Jaya. MK memerintahkan KPU untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil suara. Kedua, pada Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Kabupaten Jayapura, MK menginstruksikan adanya perbaikan penulisan pada keputusan KPU mengenai penetapan hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati 2024.