Dari klaten sampai pasuruan

SOEGIJANTO duduk murung di depan tumpukan kupon-kupon SOB dan TSSB. Penjual kupon berhadiah di sebuah sudut Kota Klaten, Jawa Tengah, ini memang sedang pening memikirkan nasib usahanya. "Sepi sekali," keluhnya. Omset penjualannya belakangan ini susut drastis. Akhir tahun silam, Soegi masih bisa menikmati hasil penjualan sampai Rp 1 juta setiap pekan. "Sekarang paling banter 600 sampai 700 ribu rupiah," ujar Soegi, yang memimpin sebuah sub-agen dengan 10 pengecer itu. Dia menunjuk sebuah SK Bupati Klaten sebagai salah satu penyebab kemunduran usahanya. Kupon SOB (Sumbangan Olahraga Berhadiah) dan Kupon TSSB (Tanda Sumbangan Sosial Berhadiah) di Klaten belakangan ini memang tak memperoleh sambutan yang ramah dari pemda setempat. Melalui SK Bupati bulan lalu, ruang gerak penjualan kupon itu dibatasi: tak boleh dijajakan di sekitar sekolah tempat ibadat, atau "lokasi lain yang bisa menimbulkan keresahan". Agen SOB dan TSSB hanya boleh berkedudukan di kota kabupaten sedangkan subagen dan pengecer hanya boleh sampai kecamatan. Penunjukan sub-agen, bahkan pengecer, harus seizin Bupati. Kepada penjual, Bupati memberikan nomor registrasi, yang mesti ditempel di tempat penjualan. Hasil penjualan kupon, pada SK itu, harus dilaporkan kepada Bupati, melalui Kepala Kantor Sospol. Spanduk promosi pun diatur oleh SK Bupati Suhardjono itu. Penjual kupon setingkat agen hanya boleh memajang spanduk berukuran paling besar 1,5 x 1 meter. Sedangkan sub-agen hanya diperbolehkan mengibarkan spanduk yang tak melebihi 60 x 50 cm. Cara memajangnya pun tak boleh sembarangan: spanduk hanya diperkenankan dipasang dalam ruang penjualan. Bupati Suhardjono memang punya alasan untuk bersikap waspada terhadap kupon pengantar mimpi itu. Harta orang Klaten yang diboyong kupon-kupon itu, tahun 1987 lalu, mencapai Rp 2,6 milyar, melebihi pendapatan daerah yang hanya Rp 15 milyar. Keruan saja, para pedagang di pasar Klaten pada mengeluh. Omset penjualannya, menjelang hari-hari penarikan kupon, menyusut banyak. Di saat yang sama, menurut Kahumas Pemda Klaten, Gatot Lelono, para pegawai negeri pada mencuri waktu untuk berbisik-bisik soal nomor tebakannya beserta info-info mistiknya. "Ini menyebabkan produktivitas dan efektivitas kerja menurun," kata Bupati Suhardjono. Kabupaten Pasurua, Jawa Timur, pun agaknya bukan tempat yang nyaman buat kupon-kupon tersebut. Bupati Djliteng Soejoto hanya membuka pintu 13 kecamatan untuk kupon itu, dari 24 kecamatan yan ada. Sebelas kecamatan yang lain dinyatakan tertutup. "Agar tak ada reaksi yang kera atau munculnya gejolak yang tak kita ingin kan," ujar Djliteng Soejoto. Daerah yang agamis, atau potensi ekonominya kecil, dan yang pendidikan rata-ratanya rendah dijauhkan dari kupon-kupon itu. Kota teduh di Jawa Timur, Malang, agaknya juga risi dengan penjaja kupon di jalanan kota. Mereka akan dilokalisasikan. Kodya Malang, dengan empat kecamatan, menurut Wali Kota dr. H. Tom Uripan, S.H., akan memiliki empat bursa kupon, satu untuk setiap kecamatan. Bursa kupon itu kelak akan diserahkan pada swasta. "Mau dibikin permanen atau berupa barak, terserah pada investor," kata Pak Wali. Lokalisasi penjualan SOB dan TSSB agaknya juga akan dilakukan Pemda Wonogiri, Jawa Tengah. Untuk menyampaikan maksud itu Bupati Oemarsono, akhir bulan lalu bertatap muka dengan 48 penjual kupon se-Kabupaten Wonogiri. Bupati menunjuk terminal lama Wonogiri sebagai lokalisasi penjualan di Kota Wonogiri. Luar kota? Hanya diperkenankan turun sampai kota eks kawedanan, yang berjumlah lima buah. Setiap penjualan harus ada izin dari pemda.