Kultur nan bulat

KESIBUKAN R. Soeprapto, belakangan ini, bertambah. Wakil Ketua MPR merangkap Ketua BP MPR itu hampir setiap hari menerima pernyataan kebulatan tekad dari sejumlah organisasi massa. Sampai Senin pekan ini, sudah 427 buah diterimanya -- 5 buah di antaranya disampaikan lewat delegasi, biasanya dalam sebuah upacara kecil, secara langsung di Senayan. Sisanya, disampaikan melalui pos. Pernyataan terakhir, Senin kemarin, datang dari Persatuan Pengamal Tharekat Islam. Nadanya serupa. "Yaitu mohon agar Pak Harto bersedia dipilih kembali menjadi Presiden RI, dan memohon agar SU MPR berkenan memilih kembali Presiden Soeharto," kata Soeprapto. Tapi menurut bekas Gubernur DKI itu masih ada yang kurang. "Seharusnya dilengkapi tekad berpartisipasi dalam pembangunan. Bertekad memilih pemimpin juga harus bertekad menyukseskan tugas pemimpin itu," katanya. Mengapa setiap menjelang SU MPR selalu nuncul kebulatan tekad? Menurut Soeprapto, itu merupakan bentuk kebebasan berprakarsa yang bebas dan sukarela. "Hal itu nuncul setelah menyaksikan keberhasilan pembangunan di bawah kepemimpinan Pak Harto. Juga merupakan keinginan mensyukuri, dan bukan merupakan gejala apa-apa," katanya lagi. Tidak mempengaruhi pendapat majelis? "Tidak. Bahkan merupakan masukan yang berharga, sebagai usulan yang positif konstruktif," katanya. Bahkan pernyataan dukungan itu akan dijadikan bahan pertimbangan utama untuk menentukan calon presiden kelak, meski keputusan terakhir tetap pada majelis sendiri - setelah mendengar laporan pertanggungjawaban Presiden. Bagaimana bila jumlah pernyataan itu berkurang? Dibandingkan lima tahun lalu, dukungan tahun ini jauh menurun. Menjelang SU MPR 1983 lalu, sampai 3 Februari 1983, jumlah kebulatan tekad itu mencapai 2.858 buah. Kalaupun pernyataan tahun ini ditambah 446 yang disampaikan pada 1986/1987, jumlahnya baru 873 buah. Tapi menurut Soeprapto, itu tak berarti jumlah dukungan juga menurun. Sebab, katanya, kini penyampaiannya sudah lebih terkoordinasi. Misalnya, beberapa pernyataan dari satu provinsi disatukan. "Lima tahun lalu pernyataan dari satu provinsi jumlahnya mungkin ratusan. Dan yang tercatat sekarang ini'kan hanya yang sampai di MPR, sedang yang dari kabupaten masih banyak," ujarnya. Lagi pula, yang tidak menyampaikan pernyataan kebulatan tekad bukan berarti tidak mendukung Soeharto. Seperti FKPPI. Dalam musyawarah nasionalnya akhir tahun lalu, ormas ini menyatakan mendukung kepemimpinan Soeharto. Cuma pernyataan politik itu tidak disampaikan langsung ke MPR, melainkan melalui keluarga besar ABRI, digabung dengan aspirasi ABRI secara keseluruhan. "Pak Harto 'kan anggota keluarga besar ABRI. Masa kami mencalonkan orang kita sendiri, nggak enak, 'kan?" ujar Ketua Umum DPP FKPPI, Indra Bambang Utoyo. Pemuda Pancasila termasuk ormas yang tidak latah melontarkan pernyataan, meski dalam musyawarah besar Maret 1985 lalu menyatakan dukungannya pula kepada Soeharto. Seperti halnya FKPPI yang menyalurkan pernyataan melalui induknya, PP menitipkannya lewat Golkar. Dan yang penting, seperti kata Susanto, salah seorang ketua DPP Pemuda Pancasila, "Kami ingin proses pencalonan Presiden itu berjalan konstitusional. Itu sepenuhnya hak MPR, kami tak ingin jadi pressure group". Kesan adanya "kelompok penekan" mungkin bisa dirasakan. Begitu pula kesan seolah-olah masyarakat kurang mempercayai para wakil rakyat yang telah mereka pilih sendiri itu. Namun, Sekjen Golkar, Sarwono Kusumaatmadja, tidak melihat kesan seperti itu. Sebaliknya, ia melihat kebulatan tekad sebagai "kultur". Ia enggan merinci pendapatnya. Katanya singkat, "Ya, kultur politik kebulatan tekad...." Budiman S. Hartoyo dan Yopie Hidayat