Dasco Sebut Sudah Ada Pemerintah Daerah yang Siapkan Anggaran MBG

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyambut inisiatif dari para kepala daerah terpilih untuk ikut membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dasco mendengar ada sejumlah pemda yang sudah menyiapkan anggaran untuk MBG di daerah masing-masing.

Pilihan editor: Aliansi Dosen ASN Ultimatun Kemdiktisaintek, Gugat Soal Tukin ke PTUN dan Ancam Mogok Mengajar

“Sebenarnya yang kita sambut baik adalah niat dari para pimpinan daerah; gubernur, wali kota, maupun bupati yang terpilih maupun yang terpilih lagi. Bahwa mereka, saya sudah dengar, itu ada menyiapkan juga anggaran untuk Makan Bergizi Gratis di daerah masing-masing,” kata dia saat ditemui wartawan di kompleks parlemen, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Januari 2025.
 
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu tidak menyebutkan pemda mana saja yang sudah menyisihkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk MBG. Tetapi, kata dia, DPR nantinya akan meminta pemerintah pusat memastikan apakah anggaran dari daerah mencukupi. Jika tidak, pemerintah pusat akan menyalurkan subsidi.
 
Ia menambahkan, tambalan dana dari APBD akan membantu mengurangi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program MBG.
 
“Ini yang nanti pelan-pelan akan dikomunikasikan oleh Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Mendagri (Tito Karnavian) dengan para kepala daerah dan juga dengan pemerintah pusat,” ujar dia.
 
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sebelumnya pernah menjabarkan sumber pendanaan program MBG. Selain dari APBN, akan ada pula koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan juga pihak ketiga dalam bentuk investasi. 
 
Namun, baru-baru ini Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan anggaran MBG sebesar Rp 71 triliun yang tersedia saat ini hanya mencukupi hingga Juni 2025. Bahkan, dana tersebut belum mampu mencakup seluruh anak sekolah di Indonesia.
 
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menyebut jika program MBG ingin dijalankan secara penuh selama satu tahun dari Januari hingga Desember, maka diperlukan anggaran mencapai Rp 420 triliun.
 
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Najamuddin mengusulkan pemerintah mencari alternatif pembiayaan program MBG melalui skema zakat, infaq, dan sedekah (ZIS).
 
Sultan mengatakan, dana ZIS berpotensi memenuhi separuh dari kebutuhan anggaran program MBG. Sehingga dengan keterbatasan anggaran pemerintah untuk pembiayaan program MBG, partisipasi dan dukungan pembiayaan dari masyarakat adalah cara yang perlu dikaji secara serius.
 
Dasco menyatakan tidak setuju dengan gagasan tersebut. “Kalau iuran, namanya sudah enggak makan gratis lagi, dong,” ucapnya.
 
Hammam Izzuddin, Karunia Putri, dan Vedro Imanuel G berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Sepekan Makan Bergizi Gratis, DPR Terima Keluhan Murid-murid Bosan Menunya dan Rasa Tak Enak