Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Rachland Nashidik mengatakan partainya tidak mau begitu saja mengikuti kehendak PDIP dalam hal ini Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo. "Mereka katanya ingin mengumumkan cawapres di menit terakhir pendaftaran," kata Rachland, Kamis, 26 Juli 2018.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Rachland menilai taktik politik dengan mengumumkan kandidat di menit-menit terakhir bakal merusak demokrasi. Sebab, masyarakat tidak diberi kesempatan untuk menilai kepantasan figur cawapres. "Ini juga taktik yang datang dari kesombongan karena menyuruh partai politik lain membebek, mengikuti kehendak atau titah Jokowi dan Megawati," kata Rachland.
Rachland mengatakan Demokrat menolak komunikasi politik seperti itu. Menurut dia, Demokrat menginginkan hubungan sejajar dan saling menghormati.
Sehingga, kata Rachland, bila Jokowi menghendaki Demokrat bergabung, ia perlu memberitahu siapa cawapres yang dipilih. Agar Demokrat bisa ikut menilai dan menakar kepantasannya.
Misalnya, Rachlan melanjutkan, apakah figur itu mampu mengisi kekurangan-kekurangan Jokowi dalam bidang pengelolaan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. "Atau kapabilitas dalam bidang-bidang lain yang membuat figur itu pantas," kata Rachland.
"Tidak bisa Jokowi dan Megawati memanggil kami masuk, menyuruh kami diam dan ikut saja pada kehendak mereka, dengan iming-iming kursi kabinet bagi Demokrat," katanya. "Kami harus diyakinkan bahwa pilihan yang diambil mereka benar."
Pernyataan Rachland ini muncul setelah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hasto jengkel sebab SBY menyebut Demokrat tidak bisa mendukung Jokowi karena dihalang-halangi partai koalisi lain. "Padahal karena SBY ragu-ragu," kata Hasto.
Foto 
