Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut subsidi pulsa untuk kuota internet yang akan di berikan dari tingkat SD sampai tingkat universitas disesuaikan dengan kebutuhannya. Bantuan tersebut akan diberikan selama 4 bulan hingga bulan Desember 2020
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berdasarkan evaluasi dan analisa kebutuhan paket data untuk perkuliahan sebulan sekitar 25-35 GB (Gigabyte) per bulan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kita negosiasi dengan beberapa internet provider, beberapa internet provider memberikan harga 1/3 sampai 1/5 dari harga komersial perorangan yang termurah bisa Rp 1.000 per GB, sehingga bantuan Rp 50 ribu bisa mendapat 50GB (tergantung provider),” ujar Nizam Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dalam keterangan tertulis kepada Tempo 28 Agustus 2020
“Kalau tidak di pakai main game atau nonton Netflix harusnya cukup” kata Nizam
Nizam menyatakan syarat bagi mahasiswa yang mendapatkan subsidi ini adalah mahasiswa aktif yang di daftarkan Pangkalan data Dikti baik PTN maupun PTS.
Sebelumnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbud, Sutanto menjelaskan pemberian kuota internet gratis tersebut langsung diberikan ke nomor telepon seluler siswa dan guru. Rencananya Kemendikbud akan memberikan subsidi pulsa untuk siswa dan guru maupun mahasiswa dan dosen selama empat bulan, yakni September hingga Desember 2020.
"Kami mohon agar sekolah segera mengidentifikasi nomor telepon siswa dan guru dan segera dimasukkan di data pokok pendidikan (dapodik). Pemerintah membantu memberikan kuota internet, sehingga nantinya yang diberikan tidak dalam bentuk uang," katanya.
Kemendikbud mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8,9 triliun yang diperuntukkan untuk subsidi pulsa atau kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa dan dosen, serta meningkatkan jumlah penerima tunjangan profesi. Sutanto menilai mahalnya pembelian kuota, merupakan salah satu hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
ALEXANDRA HELENA
Foto 
