Menyelisik Daftar Belanja Mortir BIN

Komisi I DPR berencana memanggil Badan Intelijen Negara untuk meminta penjelasan ihwal dugaan belanja amunisi mortir M72 dari Serbia. Bisa dijerat Undang-Undang Darurat.

8 Juni 2022 | 00.00 WIB

Perbesar

Warga memegang mortir yang belum meledak di Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, 18 Oktober 2021. Dok. TPNPB via REUTERS

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Komisi I DPR dari Fraksi Golkar berencana pertanyakan tuduhan belanja amunisi mortir oleh BIN, tapi fraksi lain bungkam.
BIN disinyalir melanggar Undang-Undang Darurat perihal senjata api dan bahan peledak.
Pemerintah diminta terbuka dalam menangani skandal belanja mortir BIN.

JAKARTA – Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana memanggil Badan Intelijen Negara (BIN) untuk meminta penjelasan ihwal dugaan belanja ribuan amunisi mortir M72 dari Serbia. Parlemen membutuhkan penjelasan sehubungan dengan temuan dan tuduhan penggunaan mortir tersebut dalam konflik di Kiwirok, Papua. “Dalam rapat kerja Komisi I bersama BIN mendatang, kami pertanyakan kegunaan dan landasan hukum BIN memilih penggunaan senjata tersebut,” ujar anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno, saat dihubungi, Selasa, 7 Juni 2022.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

konflik-papua

senjata-api

bin

Avit Hidayat

Alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Ronggolawe, Tuban, Jawa Timur. Bergabung dengan Tempo sejak 2015 dan sehari-hari bekerja di Desk Nasional Koran Tempo. Ia banyak terlibat dalam penelitian dan peliputan yang berkaitan dengan ekonomi-politik di bidang sumber daya alam serta isu-isu kemanusiaan.

Edisi 2 Maret 2025